logo✖

Waduk Aseni Semanan Senilai Rp30 Miliar Terbengkalai, Kondisi Memprihatinkan Catatan Redaksi: Potret Buram Penegakan Hukum Indonesia Berdasarkan Kasus Viral Kampung Duri Kosambi Rayakan Lebaran Antar Kampung, Berlangsung Selama 7 Hari Bamsoet: Jadikan Momentum Idul Fitri Mempererat Persaudaraan dalam Keberagaman

thumbnail

Febrie Adriansyah Didakwa Bersama-sama dengan Ferry Boboho Memeras Tan Kian

thumbnail

Kejati Kaltara Tahan Dua Tersangka Korupsi Kredit Investasi Bank BRI Agroniaga kepada PT SSP

thumbnail

Berkas Perkara Telah Terkirim Namun Nomor Registrasi Belum Terbit, Begini Penjelasan MA

thumbnail

Satgas PKH Kembali Serahkan Rp13,2 Triliun ke Kas Negara dan Masuk Tahap VIII

BERITA TERKINI

Presiden Jokowi Saksikan Penyerahan Pesawat Hercules untuk TNI AU Presiden Jokowi Saksikan Penyerahan Pesawat Hercules untuk TNI AU

Hukam

Presiden Jokowi Saksikan Penyerahan Pesawat Hercules untuk TNI AU

Sabtu, 27 Januari 2024 - 05:15 WIB
Anies Baswedan Disambut Antusias Masyarakat Ambon Anies Baswedan Disambut Antusias Masyarakat Ambon

Politik

Anies Baswedan Disambut Antusias Masyarakat Ambon

Sabtu, 27 Januari 2024 - 04:15 WIB
Pemprov Jatim Penghargaan dari Universitas Brawijaya Pemprov Jatim Penghargaan dari Universitas Brawijaya

Aneka

Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari Universitas Brawijaya

Jumat, 26 Januari 2024 - 05:15 WIB
Anies Baswedan Gelar Ekspedisi AMIN di Lampung Anies Baswedan Gelar Ekspedisi AMIN di Lampung

Politik

Anies Baswedan Gelar Ekspedisi AMIN di Lampung

Jumat, 26 Januari 2024 - 04:15 WIB
Ridwan Kamil Terima Demo Mahasiswa di Kantor TKD Jabar Ridwan Kamil Terima Demo Mahasiswa di Kantor TKD Jabar

Politik

Ridwan Kamil Terima Demo Mahasiswa di Kantor TKD Jabar

Kamis, 25 Januari 2024 - 05:15 WIB
Presiden Jokowi Ajak Santri Berkontribusi bagi Kemajuan Negara Presiden Jokowi Ajak Santri Berkontribusi bagi Kemajuan Negara

Nusantara

Presiden Jokowi Ajak Santri Berkontribusi bagi Kemajuan Negara

Kamis, 25 Januari 2024 - 04:15 WIB
Warga Apresiasi Rekonstruksi Jalan Muntilan-Keningar di Kabupaten Magelang Warga Apresiasi Rekonstruksi Jalan Muntilan-Keningar di Kabupaten Magelang

Aneka

Warga Apresiasi Rekonstruksi Jalan Muntilan-Keningar di Kabupaten Magelang

Rabu, 24 Januari 2024 - 05:15 WIB
131.600 Rumah Tangga Nikmati Akses Pasang Listrik Gratis di Tahun 2023 131.600 Rumah Tangga Nikmati Akses Pasang Listrik Gratis di Tahun 2023

Berita

131.600 Rumah Tangga Nikmati Akses Pasang Listrik Gratis di Tahun 2023

Rabu, 24 Januari 2024 - 04:15 WIB
Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Berita

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Selasa, 23 Januari 2024 - 05:15 WIB
Menhan Prabowo Hadiri Acara Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Nasional Menhan Prabowo Hadiri Acara Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Nasional

Berita

Menhan Prabowo Hadiri Acara Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Nasional

Selasa, 23 Januari 2024 - 04:15 WIB
Presiden Jokowi Puji Permainan Timnas Saat Kalahkan Vietnam di Piala Asia Presiden Jokowi Puji Permainan Timnas Saat Kalahkan Vietnam di Piala Asia

Aneka

Presiden Jokowi Puji Permainan Timnas Saat Kalahkan Vietnam di Piala Asia

Senin, 22 Januari 2024 - 05:15 WIB
Panglima TNI Hadiri Harlah Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU Panglima TNI Hadiri Harlah Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU

Berita

Panglima TNI Hadiri Harlah Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU

Senin, 22 Januari 2024 - 04:15 WIB
Nasdem Minta Kejagung Usut Tuntas Dugaan Peleburan Emas Ilegal Nasdem Minta Kejagung Usut Tuntas Dugaan Peleburan Emas Ilegal

Politik

Nasdem Minta Kejagung Usut Tuntas Dugaan Peleburan Emas Ilegal

Minggu, 21 Januari 2024 - 05:15 WIB
Sri Mulyani akhirnya buka suara setelah diisukan akan mundur dari kabinet Indonesia maju sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani mengaku selama ini dirinya hanya bekerja saja. Sri Mulyani akhirnya buka suara setelah diisukan akan mundur dari kabinet Indonesia maju sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani mengaku selama ini dirinya hanya bekerja saja.

Nusantara

Sri Mulyani Diisukan Mundur, Presiden: Kabarnya dari Siapa?

Minggu, 21 Januari 2024 - 04:15 WIB
Pemkot Bogor Jemput Bola ke Sekolah untuk Merekam e-KTP Pemkot Bogor Jemput Bola ke Sekolah untuk Merekam e-KTP

Berita

Pemkot Bogor Jemput Bola ke Sekolah untuk Merekam e-KTP

Sabtu, 20 Januari 2024 - 05:15 WIB
Caleg Reza Muhammad Irfan Dulang Dukungan dari IPG Caleg Reza Muhammad Irfan Dulang Dukungan dari IPG

Politik

Caleg Reza Muhammad Irfan Dulang Dukungan dari IPG

Sabtu, 20 Januari 2024 - 04:15 WIB
Pj Gubernur DKI Hadiri Acara Peluncuran Bus Sekolah Bagi Disabilitas Pj Gubernur DKI Hadiri Acara Peluncuran Bus Sekolah Bagi Disabilitas

Ibu Kota

Pj Gubernur DKI Hadiri Acara Peluncuran Bus Sekolah Bagi Disabilitas

Jumat, 19 Januari 2024 - 05:15 WIB
Presiden Jokowi Lakukan Peletakan Batu Pertama Kawasan Kantor OIKN Presiden Jokowi Lakukan Peletakan Batu Pertama Kawasan Kantor OIKN

Berita

Presiden Jokowi Lakukan Peletakan Batu Pertama Kawasan Kantor OIKN

Jumat, 19 Januari 2024 - 04:15 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritisi terkait minimnya waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Hal itu termasuk juga mengenai polemik pemilihan gubernur DKJ yang dilakukan oleh presiden, bukan melalui pilkada sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) RUU DKJ. “(RUU DKJ) mesti dibahas di masa sidang ini, karena harus diketok selesai sebelum 15 Februari. Sementara tanggal 6 (februari) kita sudah reses lagi, jadi dari sekarang sampai tanggal 6 Februari akan dibahas. Pasal-pasal kontroversi akan dibuka akan dibuka ke publik dan kami berharap itu bisa dijaga bersama, termasuk kita tolak bahwa Gubernur DKI ditunjuk oleh Presiden,” kata Mardani, Selasa (16/1/2024). Mardani juga menilai rentan waktu yang ada untuk membahas RUU DKJ ini dinilai kurang, sehingga ada terkesan buru-buru dari pemerintah untuk mengesahkan RUU DKJ ini. “Terlalu terburu-buru. Karena saya kira ada kelalaian dari pemerintah mestinya dapat waktu dua tahun sejak undang-undang IKN disahkan mereka bisa menyiapkan untuk dibahas. Tapi karena memang disepakatinya di last minute, akhirnya yang terjadi kita akan membahasnya (RUU DKJ) secara rushing (terburu-buru),” sambung Politisi PKS ini. Sebelumnya, Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga sempat menyatakan bahwa ia melihat ada kejanggalan dari munculnya RUU DKJ ini. “Awal pembahasannya setahu saya (RUU) ini usulan pemerintah. Kami pernah diundang Kemendagri terkait ada draf RUU Daerah Khusus Jakarta dan kita di Komisi II lagi membahas. Tiba-tiba ada masuk dari Baleg undangan untuk membahas RUU DKJ ini usulan dari DPR. Ada yang gelap, Kalau di Komisi II, (RUU) ini masih inisiatifnya pemerintah tetapi ketika di Baleg berubah jadi inisiatifnya DPR,” pungkas Mardani. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritisi terkait minimnya waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Hal itu termasuk juga mengenai polemik pemilihan gubernur DKJ yang dilakukan oleh presiden, bukan melalui pilkada sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) RUU DKJ. “(RUU DKJ) mesti dibahas di masa sidang ini, karena harus diketok selesai sebelum 15 Februari. Sementara tanggal 6 (februari) kita sudah reses lagi, jadi dari sekarang sampai tanggal 6 Februari akan dibahas. Pasal-pasal kontroversi akan dibuka akan dibuka ke publik dan kami berharap itu bisa dijaga bersama, termasuk kita tolak bahwa Gubernur DKI ditunjuk oleh Presiden,” kata Mardani, Selasa (16/1/2024). Mardani juga menilai rentan waktu yang ada untuk membahas RUU DKJ ini dinilai kurang, sehingga ada terkesan buru-buru dari pemerintah untuk mengesahkan RUU DKJ ini. “Terlalu terburu-buru. Karena saya kira ada kelalaian dari pemerintah mestinya dapat waktu dua tahun sejak undang-undang IKN disahkan mereka bisa menyiapkan untuk dibahas. Tapi karena memang disepakatinya di last minute, akhirnya yang terjadi kita akan membahasnya (RUU DKJ) secara rushing (terburu-buru),” sambung Politisi PKS ini. Sebelumnya, Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga sempat menyatakan bahwa ia melihat ada kejanggalan dari munculnya RUU DKJ ini. “Awal pembahasannya setahu saya (RUU) ini usulan pemerintah. Kami pernah diundang Kemendagri terkait ada draf RUU Daerah Khusus Jakarta dan kita di Komisi II lagi membahas. Tiba-tiba ada masuk dari Baleg undangan untuk membahas RUU DKJ ini usulan dari DPR. Ada yang gelap, Kalau di Komisi II, (RUU) ini masih inisiatifnya pemerintah tetapi ketika di Baleg berubah jadi inisiatifnya DPR,” pungkas Mardani.

Politik

PKS Kritisi Minimnya Waktu Pembahasan RUU DKJ: Terkesan Buru-buru!

Kamis, 18 Januari 2024 - 05:15 WIB