Kelola Sawit dari Kawasan Hutan, Izin PT GSL dan PT RAPP Dicabut

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 21:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pijarjakarta.info – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban atau pencabutan izin terhadap dua kawasan yang terafiliasi oleh PT. Gemilang Sawit Lestari (GSL) dan PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) yang berada di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna menyampaikan, pencabutan izin yang pertama, terhadap pabrik kelapa sawit non kebun PT GSL yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Perusahaan dimaksud terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” ucap Anang dalam keterang tertulisnya.

Anang menambahkan, berdasarkan temuan, pabrik kelapa sawit PT GSL tersebut diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Oleh karena itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas ± 42 hektare.

Baca Juga :  Ridwan Kamil Hadiri Penutupan International Sufi Conference di Pekalongan

“Selanjutnya, area tersebut direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH,” beber mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Tenggara itu.

Terhadap yang Kedua, Anang menjelaskan, Tim Satgas PKH secara paralel juga melakukan penertiban terhadap PT RAPP yang memiliki luas areal kerja sekitar ± 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

“Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026,” terangnya.

Pencabutan izin dilakukan berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran, imbuh Anang, diantaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas ± 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas ± 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung seluas ± 211,54 hektare.

“Tak hanya itu, ditemukan juga permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera. Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sepanjang 2025, Kejari Kota Bekasi Raih Penghargaan Tingkat Kota hingga Nasional

Langkah penertiban terhadap kedua, ucap Anang seraya melanjutkan, perusahaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya.

“Pemerintah melalui Satgas PKH terus memerangi berbagi bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan serta memperbaiki tata kelola hutan sesuai dengan fungsinya,” tandasnya.

Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Acym)

Berita Terkait

Panglima TNI Apresiasi Pengabdian Prajurit dan Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah
Jaksa Agung: SATLINMAS dan ABPEDNAS Garda Terdepan dalam Mengawal Pembangunan Desa
Gantikan Ruri Febrianto, Teguh Apriyanto Jabat Kasipidsus Kejari Jakpus
Jaksa Agung Kunker Perdana ke Kejati Kaltara
Berikut Perubahan Jumlah Peserta, Susunan Acara dan Alur Registrasi Ujian SKB untuk Calon Hakim MA 2026
Nawasena Foundation Lantik Pengurus Baru, Komitmen Perkuat Gerakan Sosial
BPA Kejaksaan: Samakan Persepsi dalam Menyusun Tata Kelola Pemanfaatan Barang Rampasan Negara
Polri Deklarasikan Perang Lawan Pungli di Kawasan Industri

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:20 WIB

Panglima TNI Apresiasi Pengabdian Prajurit dan Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah

Jumat, 20 November 2026 - 21:20 WIB

Kelola Sawit dari Kawasan Hutan, Izin PT GSL dan PT RAPP Dicabut

Rabu, 18 November 2026 - 21:31 WIB

Jaksa Agung: SATLINMAS dan ABPEDNAS Garda Terdepan dalam Mengawal Pembangunan Desa

Rabu, 18 November 2026 - 21:30 WIB

Gantikan Ruri Febrianto, Teguh Apriyanto Jabat Kasipidsus Kejari Jakpus

Selasa, 17 November 2026 - 20:41 WIB

Jaksa Agung Kunker Perdana ke Kejati Kaltara

Berita Terbaru