PIJARJAKARTA | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan pengoperasian moda transportasi lintas rel terpadu (LRT) dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi massal.
“Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan,” ujar Presiden dalam keterangannya di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/08/2023).
Presiden meyakini, jika masyarakat beralih dari moda transportasi pribadi ke transportasi massal LRT maka akan mengurangi tingkat kemacetan, utamanya di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).
“Kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali,” ujarnya.
Selain LRT, kata Presiden, pemerintah juga tengah menggenjot moda transportasi massal lainnya untuk segera dioperasikan, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Presiden Jokowi berharap moda transportasi massal tersebut bisa dioperasikan pada bulan September sehingga bisa menjadi bagian dari solusi mengurangi kemacetan maupun polusi.
“Kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Makin cepat dioperasikan makin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi,” jelasnya.
Untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi massal, Presiden Jokowi menilai pemerintah harus menyediakan subsidi bagi berbagai moda transportasi massal. Upaya tersebut merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.
“Oleh sebab itu, perlu PSO, ada subsidi baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat semuanya mesti ada subsidinya karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” tandasnya. [Setkab/ary]
