PKS Kirim Surat Penolakan Kenaikan BPJS ke Pemerintah

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 20 Mei 2020 - 08:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIJAR|JAKARTA – Surat ke Menteri Kesehatan dikirim Fraksi PKS DPR RI terkait penolakan terhadap kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat krisis ekonomi karena pandemi virus corona (Covid-19).

PKS, dalam surat yang ditanda tangani Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan kenaikan iuran dilakukan di saat yang tidak tepat. Pasalnya, masyarakat sedang kesulitan berjuang melawan dampak pandemi corona.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini hendaknya pemerintah tidak memberikan beban baru kepada masyarakat yang membuat penderitaan semakin berat,” sebut PKS dalam salinan surat, Selasa (19/5/2020).

Jazuli dalam keterangan tertulis menyampaikan, langkah ini ditempuh atas aspirasi yang disampaikan masyarakat. PKS hanya meneruskan ke pemerintah dengan harapan ada perubahan yang dilakukan.

Baca Juga :  PKS Kritisi Minimnya Waktu Pembahasan RUU DKJ: Terkesan Buru-buru!

Lebih lanjut Jazuli menuturkan, PKS menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena pandemi corona menurunkan daya beli masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggur dan menjadi orang miskin baru saat ini.

“Dalam kondisi demikian sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah membantu warganya meringankan beban ekonomi melalui jaring pengaman sosial yang efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Baca Juga :  PKS Usulkan Pembebasan Bea Masuk Barang-Barang PMI

Sebagai informasi, surat itu disebut dikirimkan pada Senin (18/5). Selain surat penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, PKS juga menyurati pemerintah terkait tuntutan menurunkan harga BBM.

PKS mengingatkan Menteri ESDM bahwa harga minyak dunia per barel sudah seharga US$30. Sementara asumsi harga minyak di APBN 2020 berada di angka US$63.

“Kebijakan penurunan harga BBM sangat dinantikan masyarakat dan pelaku usaha untuk meringankan beban ekonomi di tengah wabah Covid-19. Selain itu, untuk memenuhi rasa keadilan konsumen,” tutup Jazuli. [uda]

Berita Terkait

Haidar Alwi: Politik Butuh Nilai, Bukan Sekadar Strategi
Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil, Bahas RUU TNI
DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-2
Ketum PBB Gugum Ridho Minta Pengurus Menjadi Penopang dan Penjaga Partai
Anggota Komisi III DPR Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat
Ketua MPR RI Bamsoet: MPR Akan Gelar Sidang Paripurna September 2024
HNW: Demi Keadilan, Harusnya Koreksi Juga Presidential Threshold 20 Persen
NasDem Siap Menggunakan Hak Konstitusional untuk Mengajukan Hak Angket
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 Juli 2025 - 11:49 WIB

Haidar Alwi: Politik Butuh Nilai, Bukan Sekadar Strategi

Rabu, 19 Maret 2025 - 09:14 WIB

Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil, Bahas RUU TNI

Rabu, 12 Maret 2025 - 16:40 WIB

DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-2

Senin, 10 Maret 2025 - 17:55 WIB

Ketum PBB Gugum Ridho Minta Pengurus Menjadi Penopang dan Penjaga Partai

Jumat, 28 Februari 2025 - 08:28 WIB

Anggota Komisi III DPR Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat

Berita Terbaru