JAKARTA — Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPR atas rampungnya pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang. Ia menilai hadirnya KUHAP baru menjadi dorongan penting bagi Polri untuk meningkatkan profesionalitas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam setiap proses penegakan hukum.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Komisi III yang hari ini telah menuntaskan RUU KUHAP menjadi KUHAP,” ujar Dedi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Selasa (18/11/2025).
Ia menambahkan bahwa KUHAP baru merupakan momentum bagi kepolisian untuk terus memperkuat penghormatan terhadap hak warga negara. “Insya Allah KUHAP ini menjadi pemicu kami untuk semakin profesional serta menjunjung tinggi HAM dalam setiap upaya penegakan hukum,” katanya.
DPR Ketuk Palu RKUHAP Menjadi UU
RKUHAP resmi disahkan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi sebelum pengesahan, dan seluruh peserta rapat kompak menyatakan setuju.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam laporannya menyebut revisi KUHAP dilakukan untuk menyeimbangkan posisi negara dan warga dalam proses hukum. Menurutnya, KUHAP lama memberikan kewenangan besar kepada aparat penegak hukum, sementara KUHAP baru memberikan penguatan signifikan terhadap hak-hak warga negara.
“Di KUHAP yang lama, negara terlalu powerful. Dalam KUHAP baru, warga negara diperkuat, termasuk melalui penguatan profesi advokat sebagai pendamping hukum,” ujar Habiburokhman.
Ia menegaskan bahwa KUHAP baru juga mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan, mempertegas mekanisme penahanan, meningkatkan perlindungan terhadap penyiksaan, serta mengatur kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban.
Sinkron dengan KUHP Baru, Mulai Berlaku 2026
Pengesahan KUHAP baru dilakukan untuk mendukung pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai efektif pada 2 Januari 2026. Komisi III menyebut keduanya saling melengkapi dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional.
“Kami bersyukur pembahasan RUU KUHAP selesai tepat waktu. Regulasi ini akan menjadi pendamping penting bagi pelaksanaan KUHP baru,” kata Habiburokhman.
14 Substansi Utama dalam KUHAP Baru
Dalam KUHAP terbaru, terdapat 14 pokok perubahan utama, antara lain:
- Penyesuaian hukum acara dengan perkembangan nasional dan internasional.
- Penekanan nilai restoratif, rehabilitatif, dan restitutif selaras KUHP baru.
- Penegasan diferensiasi fungsi penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat.
- Perbaikan kewenangan penyelidik dan penyidik serta penguatan koordinasi antarlembaga.
- Penguatan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban.
- Peningkatan peran advokat dalam sistem peradilan.
- Pengaturan mekanisme keadilan restoratif.
- Perlindungan khusus bagi kelompok rentan (disabilitas, perempuan, anak, lansia).
- Penguatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di seluruh tahap pemeriksaan.
- Perbaikan tata aturan upaya paksa dengan prinsip due process of law.
- Pengenalan mekanisme baru seperti pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan korporasi.
- Penguatan pengaturan pidana korporasi.
- Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan.
- Modernisasi hukum acara pidana untuk peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.
