PIJARJAKARTA | Berbagai persoalan masih mengitari ketersediaan LPG 3 kg. Mulai dari tata kelola distribusi yang kurang optimal, kuota LPG 3 kg yang terbatas, migrasi konsumen pengguna LPG 5 kg dan LPG 12 kg non subsidi ke LPG 3 kg subsidi, hingga konsumsi LPG subsidi 3 Kg yang mengalami peningkatan.
Untuk itu, Pemerintah perlu memformulasikan solusi yang komprehensif pemenuhan kebutuhan energi gas untuk rumah tangga.
Anggota Komite II DPD RI yang membidangi persoalan energi Fahira Idris mengungkapkan, kompleksitas persoalan pemenuhan kebutuhan gas untuk rakyat ini perlu mendapat perhatian dan solusi yang komprehensif. Energi gas untuk rumah tangga yang saat ini sudah menjadi komoditas penting dan menjadi salah satu prioritas utama pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tidak bisa hanya bertumpu pada LPG 3 kg saja.
“Tata kelola distribusi LPG 3 kg harus terus disempurnakan mulai dari manajemen operasional hingga pengawasan dari hulu hingga hilir pelaksanaan distribusi. Selain itu, yang harus kita sadari bersama, pemenuhan energi rumah tangga di negara sebesar Indonesia, tidak bisa hanya mengandalkan LPG saja. Sudah saatnya, dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas untuk rumah tangga. Sudah saatnya, konsumsi gas rumah tangga LPG dialihkan menjadi jaringan gas yang lebih hemat dan aman,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (31/7/2023).
Menurut Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini, penggunaan jaringan pipa gas ke saluran rumah tangga, lebih hemat dan aman dibandingkan penggunaan tabung gas elpiji. Pemanfaatan gas alam ini menjadi pilihan paling tepat untuk memenuhi besarnya kebutuhan energi masyarakat atau rumah tangga di Indonesia.
Selain sumber energi baik, ramah lingkungan, dan aman, penggunaan jaringan pipa gas ke saluran rumah tangga, harganya sangat terjangkau.
Saat ini dan kedepan kebutuhan akan energi gas akan semakin meningkat. Oleh karena itu, lanjut Fahira Idris, program pembangunan jaringan gas untuk sambungan rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia harus menjadi prioritas utama Pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun political will.
Pembangunan jaringan gas untuk sambungan rumah tangga harus dipandang sebagai investasi, bukan biaya pengeluaran negara.
“Ini karena, dengan semakin banyak rumah tangga yang memakai gas bumi, konsumsi dan subsidi LPG bisa ditekan. Sehingga ke depan, tidak membebani keuangan negara dan Pemerintah bisa menyediakan gas bumi yang murah. Sementara dari sisi masyarakat, selain lebih hemat, sambungan gas ke rumah tangga lebih praktis karena tidak perlu repot ke warung untuk menukar tabung gas saat isi ulang,” pungkas Senator Jakarta ini. [ary]
