PIJAR|JAKARTA – Keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila sangat berkaitan erat dengan tata penyelenggaraan perekonomian bangsa yang oleh konstitusi diamanatkan harus diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini artinya, segala kegiatan produksi termasuk minyak bumi di setiap jengkal wilayah Indonesia harus diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat terutama pada kebutuhan hidup pokok.
“Itulah kenapa, salah satu kebutuhan sehari-hari rakyat yaitu BBM diberi subsidi oleh Pemerintah agar setiap warga negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka sehingga keadilan sosial tercipta. Namun, kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi semakin menjauhkan prinsip keadilan sosial dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Bagi saya, kebijakan pemerintah menaikan BBM, jadi tantangan besar mewujudkan keadilan sosial,” ujar Anggota DPD RI Fahira Idris di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI) di Jakarta Timur (16/9/2022).
Menurut Fahira, keadilan sosial hanya bisa terwujud jika bangsa ini komitmen dan konsisten menerapkan demokrasi ekonomi Pancasila. Dalam konteks BBM misalnya, situasi di mana Indonesia sebagai produsen minyak mentah, tetapi hingga saat ini masih impor minyak mentah dan juga minyak olahan atau BBM tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi Pancasila yang mengamanatkan pemenuhan bahan kebutuhan pokok yang penting untuk kehidupan sehari-hari harus menjadi tujuan dari kebijakan dan seluruh kegiatan produksi.
Artinya, sambung Fahira, sebagai produsen minyak mentah idealnya Indonesia tidak lagi mengimpor BBM dari negara lain. Jika alasan impor BBM karena kebutuhan konsumsi sangat besar karena penduduk Indonesia juga besar, maka yang harus dioptimalkan adalah produksinya misalnya mencari cadangan-cadangan minyak baru, penggunaan teknologi terbaru dan perubahan fiskal untuk bisa meningkatkan investasi industri minyak bumi.
“Kita sudah 77 tahun merdeka, harusnya soal BBM ini kita sudah mandiri atau sedapat mungkin tidak harus impor lagi sehingga tata kelola lebih sehat dan pemberian subsidi tidak memberatkan APBN. Dalam demokrasi ekonomi Pancasila, kegiatan impor hanya ditujukan pada barang yang dapat menambah produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap serta untuk membangun kapasitas industri nasional yang memprioritaskan pemanfaatan potensi dalam negeri. Kegiatan impor harus berkurang secara bertahap untuk tercapainya penghematan anggaran negara dan ini belum terjadi untuk BBM,” pungkas Senator Jakarta ini.
[ary]
