PKS Minta Kemenkes Selesaikan Masalah Dokter Radiologi

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 14 Oktober 2022 - 03:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIJAR|JAKARTA – Anggota Komisi IX F-PKSS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Kemenkes turun tangan menyelesaikan masalah dokter radiologi yang terancam tak bisa praktik imbas adanya dua perhimpunan dokter spesialis radiologi.

“Pemerintah jangan hanya diam dan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Banyaknya dokter spesialis radiologi yang terancam tak bisa praktik merupakan masalah serius yang butuh penyelesaian segera,” kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis (13/10/2022).

Sebagaimana diketahui, ratusan dokter radiologi terancam tak bisa praktik lantaran pengajuan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai syarat praktik ditolak oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Baca Juga :  Sandiaga Uno: PPP Siap Berikan Solusi untuk Berbagai Isu Ekonomi

Penolakan ini terjadi karena KKI hanya mengakui satu perhimpunan dokter spesialis radiologi yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI). Padahal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) juga mensahkan perhimpunan lain yakni Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI).

“Konflik di internal perhimpunan dokter ini harus segera diakhiri. Apabila ini dibiarkan berlarut-larut maka yang terganggu adalah pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Baca Juga :  Anies Baswedan Disambut Antusias Masyarakat Ambon

Menurut Netty, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, namun harus diminimalisir dampak ikutan yang dapat merugikan masyarakat.

“Masyarakat tentunya berharap pengurus organisasi kedokteran bisa bersikap bijak dan mau duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. Jangan membuat masyarakat berpandangan bahwa organisasi profesi dokter di Indonesia ini bersifat politis,” tambahnya. [PKS/ary]

Berita Terkait

Haidar Alwi: Politik Butuh Nilai, Bukan Sekadar Strategi
Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil, Bahas RUU TNI
DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-2
Ketum PBB Gugum Ridho Minta Pengurus Menjadi Penopang dan Penjaga Partai
Anggota Komisi III DPR Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat
Ketua MPR RI Bamsoet: MPR Akan Gelar Sidang Paripurna September 2024
HNW: Demi Keadilan, Harusnya Koreksi Juga Presidential Threshold 20 Persen
NasDem Siap Menggunakan Hak Konstitusional untuk Mengajukan Hak Angket
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 Juli 2025 - 11:49 WIB

Haidar Alwi: Politik Butuh Nilai, Bukan Sekadar Strategi

Rabu, 19 Maret 2025 - 09:14 WIB

Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil, Bahas RUU TNI

Rabu, 12 Maret 2025 - 16:40 WIB

DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-2

Senin, 10 Maret 2025 - 17:55 WIB

Ketum PBB Gugum Ridho Minta Pengurus Menjadi Penopang dan Penjaga Partai

Jumat, 28 Februari 2025 - 08:28 WIB

Anggota Komisi III DPR Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat

Berita Terbaru