Wacana Koalisi Partai Islam Menghangat Saat Ramadan

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 15 April 2021 - 20:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIJAR | JAKARTA – Dalam suasana Ramadan, dinamika Islam politik melalui jalur partai mengemuka dengan gagasan penyatuan partai Islam. Pemicunya adalah sinyal-sinyal dalam pertemuan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa yang bersilaturahmi dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu, Rabu, 14/4/21.

Gagasan penyatuan partai-partai Islam itu berbalas tanggapan langsung Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. menurut dia, penyatuan dapat berbentuk koalisi, aliansi bahkan peleburan partai-partai Islam menjadi satu kekuatan.

Meski begitu, Yusril mengaku gagasan besar penyatuan partai Islam tidak mudah. Sebab, partai sering sekali terpecah bukan karena masalah fundamental terkait ideologi atau prinsip perjuangan, tetapi karena perbedaan kepentingan politik praktis di lapangan.

“Karena itu, untuk menyatukan partai-partai Islam dapat dimulai dengan pembentukan koalisi partai, yang harus mendapat legitimasi undang-undang, baik UU Parpol maupun UU Pemilu,” ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis, 15/4/21.

Pakar hukum tata negara ini lebih lanjut menyebut, partai-partai Islam bisa saja tampil dengan satu partai koalisi dalam pemilu. Misalnya, diberi nama Partai Koalisi Islam yang terdiri atas beberapa partai Islam peserta pemilu. Tanda gambar peserta pemilunya terdiri atas beberapa partai Islam yang bergabung dalam koalisi itu.

Baca Juga :  Fahira Idris: Publik Perlu Panggung Debat Tambahan di Luar Agenda KPU

“Mengenai daftar calon, partai-partai Islam yang bergabung ke dalam koalisi itu dapat menegosiasikan calon-calon yang akan tampil di daerah pemilihan tertentu,” katanya.

Karena sistem pemilihan di Indonesia menggunakan sistem suara terbanyak, nomor urut menurut Yusril, sepertinya tidak lagi memainkan peran penting dan menentukan. “Saya menyambut baik pertemuan PKS dan PPP kemarin yang mulai membahas pembentukan poros tengah partai-partai Islam. Pemilu masih tiga tahun lagi, namun lebih cepat membahas hal di atas akan lebih baik,” katanya.

Menurut Yusril, pada Pemilu 2019 lalu ada tiga partai Islam yang ikut pemilihan. Yakni, PKS, PPP dan PBB. “Karena sekarang ini hanya PKS dan PPP yang punya wakil di DPR, alangkah baiknya jika kedua partai Islam ini mengambil inisiatif membentuk koalisi atau poros tengah partai-partai Islam itu. PBB akan ikut aktif dalam pertemuan-pertemuan lanjutan yang nanti akan diadakan,” tandas Yusril.

Baca Juga :  Ketua MPR RI Bamsoet: MPR Akan Gelar Sidang Paripurna September 2024

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, partainya dan PPP membuka peluang membentuk koalisi dengan partai yang memperjuangkan kepentingan umat. PKS dan PPP membuka diri bagi partai lain untuk berkoalisi pada Pemilu 2024. “Penjajakan ini masih ada 2,5 tahun. Sangat memungkinkan,” ungkap Aboe.

Senada dengan Aboe, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengatakan, peluang membentuk koalisi merupakan salah satu poin penting membangun demokrasi yang lebih baik. Atas dasar itu, menurutnya PPP akan sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain demi kepentingan umat.

“Salah satu yang menjadi poin penting dalam kerja sama membangun demokrasi yang lebih baik saya kira juga terkait dengan proses menuju Pemilu 2024. Dan itu sangat terbuka untuk dibicarakan dengan PKS,” jelasnya. (Febrinal)

Berita Terkait

Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil, Bahas RUU TNI
DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-2
Ketum PBB Gugum Ridho Minta Pengurus Menjadi Penopang dan Penjaga Partai
Anggota Komisi III DPR Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat
Ketua MPR RI Bamsoet: MPR Akan Gelar Sidang Paripurna September 2024
HNW: Demi Keadilan, Harusnya Koreksi Juga Presidential Threshold 20 Persen
NasDem Siap Menggunakan Hak Konstitusional untuk Mengajukan Hak Angket
Waspadai Tumpukan Utang, PKS: Lampu Kuning bagi Pemerintah!
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 19 Maret 2025 - 09:14 WIB

Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil, Bahas RUU TNI

Rabu, 12 Maret 2025 - 16:40 WIB

DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-2

Senin, 10 Maret 2025 - 17:55 WIB

Ketum PBB Gugum Ridho Minta Pengurus Menjadi Penopang dan Penjaga Partai

Jumat, 28 Februari 2025 - 08:28 WIB

Anggota Komisi III DPR Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat

Minggu, 12 Mei 2024 - 15:00 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet: MPR Akan Gelar Sidang Paripurna September 2024

Berita Terbaru

Berita

Waduk Aseni Terbengkalai, Gubernur DKI Masih Bungkam

Senin, 12 Mei 2025 - 07:00 WIB