Sengketa 1,3 Ha Lahan Klaim Dishut DKI-Tamara Garden, Pewaris Ishak Ayub Jadi Saksi

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 2 Maret 2020 - 11:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIJAR | JAKARTA – Sengketa lahan TMB (Taman Maju Bersama) di Kalideres, Jakarta Barat yang diklaim milik Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang lanjutan itu pihak saksi, yakni ahli waris Ishak Ayub siap menyampaikan keterangan untuk mengungkapkan kebenaran atas status lahan sengketa itu.

“Sidang diagendakan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa, 17 Maret 2020,” kata advokat Madsanih Manong dari Law Firm Madsanih Manong SH dan Rekan di Jakarta, Senin, 2/3/20.

Sebelumnya sidang berlangsung di lokasi sengketa pada Kamis, 20/2/20.

Baca Juga :  Berkas Perkara P21 Edy Mulyadi Dilimpahkan ke Kejagung

Semula, kata Madsanih, sidang yang akan menghadirkan saksi ahli waris Ishak Ayub dijadwalkan pada Selasa, 25 Februari 2020. Namun, akses menuju Pengadilan memang terhalang banjir pada hari itu sehingga dijawal ulang pada pertengahan Maret.

Dalam sengketa ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar perkara pedata perbuatan melawan hukum (PMH) antara Tergugat PT Tamara Green Garden dengan Penggugat Ahmad Benny Mutiara yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dari Law Firm Madsanih Manong dan Rekan.

Perihal persidangan berikutnyaMadsanih menegaskan, pihak penggugat Ahmad Benny Mutiara mengatakan bahwa pihaknya sangat siap.

Baca Juga :  KPK Tahan Sekretaris DPRD Pemalang sebagai Tersangka Suap

“Saksi-saksi yang akan kami ajukan yakni saksi fakta kami yang nantinya akan menjelaskan antara lain saksi yang menunggu lahan tersebut beberapa tahun,” kata Madsanih di kantornya di Jakarta, Senin (2/3/2020).

Selain itu, Madsanih mengklaim memiliki saksi yang mengeluarkan surat keterangan girik riwayat tanah.

“Kami akan hadirkan salah satu pejabat yang menanda tangani akte jual beli pada saat itu tahun 1981, 1982, 1983,” jelas Madsanih.

Terakhir, Madsanih memohon doa dan berharap agar semua tahapan agenda persidangan berjalan dengan lancar. Aamiin…

Berita Terkait

Kejati Sumut Tahan Direktur Utama PT PASU terkait Kasus Korupsi Penjualan Alumunium
PN Bandung Tolak Praperadilan Wakil Wali Kota Erwin
Bobol Bank Jatim Cabang Jakarta, Bun Santoso Divonis 14 Tahun Penjara
KPK Periksa Mantan Kajari Kabupaten Bekasi Eddy Sumarman di Pusdiklat Kejaksaan
Tanggapan Terhadap Eksepsi Nadiem Makarim, JPU: Penegakan Hukum Sudah Sesuai Prosedur
Sidang Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit PT Sritex, JPU Hadirkan Saksi Auditor Internal Bank
Penerapan KUHP dan KUHAP Nasional, Ditreskrimum PMJ Gelar Rakor Bersama Aspidum Tiga Kejati
Berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, Jampidum: Jaksa Navigator Utama Transformasi Hukum Pidana Nasional
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Januari 2026 - 07:38 WIB

Kejati Sumut Tahan Direktur Utama PT PASU terkait Kasus Korupsi Penjualan Alumunium

Selasa, 13 Januari 2026 - 17:03 WIB

PN Bandung Tolak Praperadilan Wakil Wali Kota Erwin

Sabtu, 10 Januari 2026 - 14:02 WIB

KPK Periksa Mantan Kajari Kabupaten Bekasi Eddy Sumarman di Pusdiklat Kejaksaan

Sabtu, 10 Januari 2026 - 14:02 WIB

Tanggapan Terhadap Eksepsi Nadiem Makarim, JPU: Penegakan Hukum Sudah Sesuai Prosedur

Kamis, 8 Januari 2026 - 21:19 WIB

Sidang Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit PT Sritex, JPU Hadirkan Saksi Auditor Internal Bank

Berita Terbaru

Hukam

PN Bandung Tolak Praperadilan Wakil Wali Kota Erwin

Selasa, 13 Jan 2026 - 17:03 WIB