Gus Imin: Libatkan Petani Urusi Pangan, Bukan Tebang Hutan Rusak Lingkungan!

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 29 Januari 2024 - 04:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIJARJAKARTA | Persoalan produksi pangan nasional belum memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya para petani. Upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan tidak berjalan efektif malah para petani tidak produktif.

Di sisi lain, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan membuka lahan baru yang lebih luas di wilayah perhutanan. Program tersebut diberi nama Food Estate dan dibuka di beberapa wilayah di Indonesia.

Sayangnya, program strategis nasional (PSN) tersebut tak berjalan mulus. Hingga akhirnya menelan anggaran yang cukup besar dan solusi pemenuhan kebutuhan pangan nasional akhirnya impor dari negara lain.

Menanggapi kegagalan program Food Estate, banyak pihak yang menyayangkan anggaran negara tidak tersalurkan untuk kebutuhan yang lebih pokok, yakni penyediaan pupuk dan bibit unggul bagi para petani. Pembiaran yang sudah berlangsung lama ini pun mendapat kritikan tajam dari Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin.

Baca Juga :  PKS Instruksikan Seluruh Kader Totalitas Menangkan Anies-Muhaimin

“Petani puluhan tahun nggak kebagian pupuk, bibit unggul juga jarang diberikan. Ini namanya melenceng dari cita-cita demokrasi. Rakyat, terutama petani, harus dilibatkan dalam pembangunan pertanian,” ujar Gus Imin dalam keterangannya, Kamis, 25 Januari 2024.

“Kalau krisis pangan terjadi, mestinya Petani yang untung dan berproduksi sehingga pasar terpenuhi, Petaninya untung dan bisa menabung. Yang terjadi sekarang Petani tetap rugi, jarang untung, pupuk susah dan mahal. Ini yang harus diluruskan!” tegasnya.

Ketua Umum PKB ini meminta pemerintah lebih memprioritaskan Petani dalam produksi pangan nasional. Menurutnya, Food Estate hanya menguntungkan segelintir orang, bukan para petani yang hidupnya belum sejahtera.

Baca Juga :  PKS Minta Pemerintah Segera Berlakukan Larangan Ekspor Gas

“Food Estate ini kira-kira gini, duit pemerintah puluhan triliun, dikelola perusahaan, nebang hutan, nggak ada petani, perusahaan kabeh sing nangani. Kalau sukses gak masalah, lha ini tanam singkong, tumbuh jagung. Ruwet kan?” imbuhnya.

“Negara justru harusnya menyediakan pupuk untuk petani. Bukan malah menebang hutan yang mengganggu dan merusak lingkungan,” tambahnya.

Oleh karena itu, Gus Imin bertekad ke depannya pasangan AMIN (Anies-Muhaimin) akan mengevaluasi seluruh program dan kebijakan pemerintah. Tujuannya jelas, untuk mengembalikan kemakmuran rakyat dan urusan pertanian dikembalikan pada para Petani.

“Perjuangan perubahan salah satunya adalah menolak cara-cara menyediakan pangan nasional tapi tidak melibatkan petani-petani. Yang tahu soal pertanian ya petani. Betul apa betul?” ujar Gus Imin. [PKB/ary]

Berita Terkait

Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil, Bahas RUU TNI
DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-2
Ketum PBB Gugum Ridho Minta Pengurus Menjadi Penopang dan Penjaga Partai
Anggota Komisi III DPR Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat
Ketua MPR RI Bamsoet: MPR Akan Gelar Sidang Paripurna September 2024
HNW: Demi Keadilan, Harusnya Koreksi Juga Presidential Threshold 20 Persen
NasDem Siap Menggunakan Hak Konstitusional untuk Mengajukan Hak Angket
Waspadai Tumpukan Utang, PKS: Lampu Kuning bagi Pemerintah!
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 19 Maret 2025 - 09:14 WIB

Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil, Bahas RUU TNI

Rabu, 12 Maret 2025 - 16:40 WIB

DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-2

Senin, 10 Maret 2025 - 17:55 WIB

Ketum PBB Gugum Ridho Minta Pengurus Menjadi Penopang dan Penjaga Partai

Jumat, 28 Februari 2025 - 08:28 WIB

Anggota Komisi III DPR Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat

Minggu, 12 Mei 2024 - 15:00 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet: MPR Akan Gelar Sidang Paripurna September 2024

Berita Terbaru