Jakarta – Gakkumdu Award yang digelar oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) itu, dengan mengusung tema “Sinergi Penegakan Hukum Pemilu yang Profesional, Transparan dan Berintegritas, yang diselenggarakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, dari tanggal 10 sampai 12 Desember 2025.
Mahkamah Agung (MA), yang diwakili oleh Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas, menghadiri Gakkumdu Award 2025, pada Kamis (11/12/2025).
Selain MA, Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, SH., M.H., hadir dalam kegiatan bersama 15 lembaga terundang lainnya.
Gakkumdu Award yang digelar oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) itu, mengusung tema “Sinergi Penegakan Hukum Pemilu yang Profesional, Transparan dan Berintegritas.”
Dalam rangka memberikan apresiasi atas kinerja penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Lembaga ini dibentuk, guna memastikan penanganan setiap tindak pidana pemilu berlangsung secara profesional, transparan, serta berintegritas antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Republik Indonesia, Yusti Erlina, S.H., M.H. , menjabarkan jumlah putusan pidana pemilu dan pemilihan dari tahun ke tahun.
Pada 2011, terdapat 13 putusan pidana, 5 putusan pidana (2012), 14 PUTUSAN PIDANA (2014), 68 putusan pidana (2018), 361 putusan pidana (2019), 174 putusan pidana (2020) dan 138 putusan pada pemilu 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, SH., M.H., menyoroti arah kebijakan legislasi dalam reformasi tata kelola penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.
Ia menyebut, kebutuhan terhadap revisi Regulasi Pemilu sudah sangat mendesak.
Hal itu, menjadi prasyarat untuk membangun demokrasi yang lebih ideal, partisipatif, akuntabel dan berkeadilan.
“Untuk itu, Komisi II DPR dalam Prolegnas 2026 diberikan kewenangan dalam menyusun RUU Pemilu”, tegasnya.
Ketua Komisi II DPR itu, turut menyoroti persoalan lain, antara lain:
Tumpang tindih kewenangan antara lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) Inkonsistensi pengaturan sanksi dan pelanggaran.
Minimnya ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan KPU dan Bawaslu Belum ada kodifikasi peraturan pemilu yang utuh, sehingga setiap pemilu melahirkan tafsir dan sengketa baru.
Menurutnya, kodifikasi menjadi pendekatan yang relevan untuk menyederhanakan, menyatukan, dan mengonsolidasikan berbagai ketentuan hukum pemilu ke dalam satu undang-undang yang utuh dan sistematis.
Acara ditutup dengan pemberian penghargaan Gakkumdu dengan enam kategori, yaitu Sentra Gakkumdu Pembinaan Terbaik, Sentra Gakkumdu Berkinerja Tinggi di Daerah 3T, Sentra Gakkumdu Fasilitas Terbaik, Sentra Gakkumdu Soliditas Terbaik, Gakkumdu Inovasi dan Edukasi Terbaik, dan Sentra Gakkumdu Penanganan Perkara Pidana Terbanyak.
Selain itu, penghargaan diberikan juga kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Terbaik, Sentra Gakkumdur Kabupaten/Kota Terbaik, dan Penghargaan Khusus Gakkumdu Luar Negeri.
Gakkumdu Award ini, sekaligus menjadi pengingat, demokrasi yang sehat tidak hanya ditopang oleh penyelenggara pemilu yang kredibel, tetapi juga oleh lembaga peradilan yang tegak dalam keadilan.
Mahkamah Agung, melalui komitmen dan keteguhannya, telah mengambil bagian penting dalam menjaga kemurnian suara rakyat serta meneguhkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang bebas dan berintegritas.
Hal itu, tercermin pada setiap proses hukum yang berjalan sesuai dengan asas persidangan yang jujur, independen, dan imparsial, sehingga melahirkan putusan-putusan yang objektif, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan. (Acym)
