Diduga Ada Mafia Hukum, Keluarga Korban Tabrak Lari Grisenda Siap Laporkan ke Presiden

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 19 September 2025 - 05:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PijarJakarta.Info– Suasana haru bercampur amarah mewarnai ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (18/9/2025). Ivon Setia Anggara (65), terdakwa kasus tabrak lari yang menewaskan seorang lansia berinisial S (82) di kawasan Penjaringan, hanya dituntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam tuntutannya, JPU Rakhmat menegaskan bahwa Ivon terbukti secara sah dan meyakinkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan kelalaian hingga menyebabkan nyawa orang lain melayang.

“Menuntut Ivon Setia Anggara berupa pidana penjara selama satu tahun enam bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, serta denda Rp10 juta subsidair enam bulan kurungan,” ujar Rakhmat di persidangan.

Keluarga Korban Meledak Emosi
Namun, tuntutan itu justru menyulut emosi keluarga korban. Anak almarhum, Haposan, menilai tuntutan tersebut terlalu ringan dan jauh dari rasa keadilan. Suasana sidang pun sempat ricuh dengan isak tangis serta teriakan dari keluarga korban.

Baca Juga :  Sengkarut Perkara Melibatkan Petinggi Kejaksaan Agung

“Dimana hatinya penuntut umum kalau hanya dituntut 1 tahun 6 bulan? Ini keterlaluan! Tabrak lari dengan bukti lengkap CCTV dan saksi hanya dituntut segitu. Hukum Indonesia sudah tidak ada,” tegas Haposan dengan nada marah.

Haposan bahkan sempat menggebrak meja di depan terdakwa, sementara istrinya, Linda, menangis histeris sambil menunjukkan foto luka mendiang ayahnya.

“Lihat lukanya! Di mana keadilan? Saya cuma minta adil saja. Kenapa harus seperti ngemis untuk mendapatkan keadilan?” ujar Linda dengan suara lirih.

Keluarga korban tabrak lari di Penjaringan menangis usai pelaku dituntut penjara 1 tahun 6 bulan penjara oleh JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (18/9/2025)

Tuduhan Mafia Hukum dan Rencana Laporkan ke Presiden
Linda menduga adanya praktik mafia hukum dalam perkara ini. Ia berencana melaporkan dugaan tersebut hingga ke Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Kalau perlu saya buat surat terbuka lewat Instagram untuk Presiden. Ada mafia hukum di sini, saya yakin,” ungkapnya.

Haposan menambahkan, sejak awal penanganan perkara di Satlantas Jakarta Utara, terdakwa Ivon hanya ditahan selama dua minggu sebelum penahanannya ditangguhkan. “Nyawa ayah saya hilang, tapi dia bisa bebas dan sekarang hanya dituntut 1,5 tahun. Logikanya di mana?” sesalnya.

Baca Juga :  3 Usul Koalisi Soal Putusan PN Jakpus Tentang Penundaan Pemilu

Kuasa Hukum Keluarga: Akan Adukan Jaksa
Kuasa hukum keluarga korban, Madsanih Manong, menegaskan pihaknya kecewa dengan rendahnya tuntutan jaksa. Menurutnya, fakta persidangan menunjukkan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, terlebih tidak ada perdamaian maupun permintaan maaf dari Ivon.

“Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman 6 tahun penjara. Tapi hanya menuntut 1,5 tahun. Ini janggal. Kami akan menempuh upaya kontrol terhadap jaksa ke instansi berwenang agar ada penyelidikan,” tegas Madsanih.

Agenda Sidang Lanjutan
Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari pihak terdakwa. Sementara itu, keluarga korban menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan meski harus menempuh jalur hukum lebih tinggi.

Berita Terkait

Dua Karyawan PT WKM Dituntut 3,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Ini Bentuk Kriminalisasi
Ditjen Badilum: Pengadilan Tipikor Serahkan Data Perkara Korupsi Polri Periode Tahun 2023-2025
PERISAI Badilum Eps 12: Peran Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana
Kasus Korupsi Satelit Kemenhan, Penyidik Lakukan Tahap II Tiga Tersangka
Idianto Berstatus Terperiksa, Jamwas: Karena Tidak Melakukan Pengawasan Fungsional
Penganugerahan Komjak RI 2025, Berikut Daftar Nominasi yang Lolos Hasil Rekapitulasi Tahap I
Kejari Tebing Tinggi Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Jasa Konsultansi Perencanaan BPBD
Kejati Sumut kembali Terima Pengembalian Kerugian Negara dari Korupsi PTPN I Sebesar Rp 113 Miliar
Berita ini 97 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 3 Desember 2025 - 20:44 WIB

Dua Karyawan PT WKM Dituntut 3,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Ini Bentuk Kriminalisasi

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:57 WIB

Ditjen Badilum: Pengadilan Tipikor Serahkan Data Perkara Korupsi Polri Periode Tahun 2023-2025

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:57 WIB

PERISAI Badilum Eps 12: Peran Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

Senin, 1 Desember 2025 - 21:03 WIB

Kasus Korupsi Satelit Kemenhan, Penyidik Lakukan Tahap II Tiga Tersangka

Sabtu, 29 November 2025 - 16:18 WIB

Idianto Berstatus Terperiksa, Jamwas: Karena Tidak Melakukan Pengawasan Fungsional

Berita Terbaru