PIJAR | Jakarta – Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru pada Oktober nanti, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang DKI Jakarta, Madsanih Manong, sebagai salah satu elemen pendukung Anies-Sandi, angkat bicara. Secara khusus ia berharap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 langsung menggebrak proyek reklamasi pantai utara Jakarta.
“Penertiban proyek reklamasi hendaknya menjadi prioritas untuk menunjukkan kepada warga Jakarta bahwa gubernur DKI yang baru benar-benar menepati janji kampanyenya. Proyek kontroversial yang menabrak sejumlah pelangaran itu harus benar-benar menjadi perhatian gubernur baru DKI nanti,” tandas Madsanih Manong, Sabtu, 9 September 2017.
Menurut dia, reklamasi pantai utara Jakarta adalah proyek ambisius dengan segudang pelangaran oleh Pemprov DKI. Megaproyek yang disebut-sebut bernilai ratusan triliun itu, kata Madsanih, tidak bisa hanya mengacu pada RUTR DKI (rencana umum tata ruang DKI 2010-2030). RUTR DKI tahun 2010-2030 bersifat umum untuk rencana tata ruang wilayah DKI.
Sedangkan proyek reklamasi pantura Jakarta, sambungnya, harus ada perda khusus (lex specialis). Perda khusus yang dimaksud adalah RWZP3K (rencana WILAYAH zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil).
Madsanih menambahkan, aneh saja pemerintahan di DKI pada saat itu yang di pimpin Ahok, “Perda masih berupa rancangan karena belum disahkan oleh DPRD-DKI, kok pengembang sudah mendapat izin pelaksanaan?” Akhirnya, kata dia, proyek terus bisa berjalan dengan lanjutan berbagai pelanggaran.
“Lantas bagaimana cara menghitung retribusi IMB dan masalah-masalah teknis lainnya?” kata Madsanih. Yang jelas, ujar Ketua DPW PBB DKI Jakarta ini, proyek raksasa tersebut tidak memiliki IMB, dan tidak membayar retribusi ke pemda DKI sehingga kekeliruannya menjadi pelanggaran fatal.
Selain soal reklamasi, kata Madsanih, DPW PBB DKI Jakarta selaku partai pendukung gubernur terpilih DKI Jakarta 2017-2022 juga berharap setelah Anies-Sandi dilantik pada oktober nanti, Pemda DKI harus- benar mempunyai tim teknis yang solid, khususnya dalam menempatkan kepala dinas maupun kepala badan di sektor teknis. “Harus benar-benar orang yang bersih dan punya integritas tinggi,” ungkapnya.
Saat ini, kata dia, kita lihat selain di proyek reklamasi menurut catatan banyak terjadi pelangaran-pelangaran tata ruang di lima wilayah kota, karena lemahnya pengawasan menjadi lahan empuk para pengembang nakal dan para pengambil kebijakan di DKI. Ke depan, tambahnya, hal-hal seperti ini benar-benar harus diambil tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelangaran-pelangaran tata ruang yang ada di DKI.
“Gubenur DKI harus berani mengevaluasi masalah tata ruang, agar estetika kota Jakarta menjadi lebih rapi dan ramah lingkungan, bukan menjadi hutan BETON seperti sekarang,” tandasnya.
