Kepemilikan Lahan Dinas Kehutanan DKI di Pegadungan Masuk Jalur Hukum

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 25 Oktober 2019 - 20:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIJAR | JAKARTA – Sebuah perusahaan pengembang perumahan di Jakarta Barat, PT Tamara Green Garden dan Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat resmi digugat secara perdata oleh Kantor Hukum Madsanih Manong dan Rekan mewakili kliennya, Prof Dr Achmad Benny Mutiara. Persoalannya menyangkut kepemilikan lahan yang berlokasi di Pegadungan, Cengkareng, Jakarta Barat.

Sengketa tanah ini kian kompleks karena sudah terbit keterangan lahan tersebut sebagai aset yang dikuasai oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta berupa Hak Guna Bangunan PT Tamara Green Garden. Bagaimana bisa tanah yang bermasalah kemudian dikuasai oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta, apakah mereka tidak melakukan cek dan ricek terlebih dahulu?

“Dengan data dan fakta yang dimiliki, kami yakin dapat memenangkan kasus ini,” tegas advokat Andi Baroar Nasution dari Kantor Hukum Madsanih Manong dan Rekan di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. Dalam gugatan ini, kata Andi, PT Tamara Green Garden merupakan Tergugat I, sedangkan Kepala BPN Jakbar sebagai Tergugat II. Sementara Camat Cengkareng sebagai Turut Tergugat I dan Lurah Pegadungan sebagai Turut Tergugat II serta Kepala Dirjen Pajak Kantor Wilayah X sebagai Turut Tergugat III.

Para tergugat dan turut tergugat diduga mengetahui dan turut andil dalam kasus lahan seluas 13.755 meter persegi di wilayah RT 007/001 Kelurahan Pegadungan yang disengketakan Kantor Hukum Madsanih Manong dan Rekan.

Baca Juga :  Dugaan Pungli Retribusi Sampah, Ketua Akpersi DKI: Usut Tuntas Setoran di Luar Mekanisme

Menurut Andi, penggugat Prof Dr Achmad Benny Mutiara memiiki lahan tersebut sejak 1981 dengan alas hak berupa enam Girik C yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kecamatan. Lebih lanjut Andi mengatakan, dalam rapat di kantor Kelurahan Pegadungan, kuasa hukum PPAT Kepala Kecamatan secara tegas mengatakan bahwa lahan tersebut belum pernah diperjual-belikan sesuai buku catatan Letter C Kelurahan Pegadungan.

Baca Juga :  Dalami Kasus Korupsi Bauksit, Kejati Kalbar Amankan Sejumlah Dokumen dari PT DSM

“Anehnya, PT Tamara Green Garden berani mengaku memiliki lahan tersebut dan bahkan telah memagar keliling lahan tersebut. Tetapi dalam rapat di kelurahan, kuasa hukum tidak dapat menunjukan bukti sertifikat global yang katanya mereka miliki,” ungkap Andi.

Belum selesai dengan Tamara Green Garden, Turut Tergugat II (Lurah Pegadungan) pada 18 Agustus 2017 menyampaikan surat yang menyatakan bahwa tanah yang dimaksud kini menjadi milik Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dengan bukti kepemilikan sertipikat HGB atas nama PT Tamara Green Garden.

Bagaimana persoalan lahan di Pegadungan ini berlanjut? Sengketa sudah masuk ke jalur hukum sekarang. ~FBL

Berita Terkait

Kejari Jakarta Utara Tetapkan Enam Tersangka Dugaan Korupsi Pembelian Tanah Oleh Perumda di Cilincing
Kejari Jakarta Utara Tahan Empat Tersangka Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat VGM
Bareskrim Polri Serahkan 5 Tersangka Judol dan Barang Bukti Rp55 Miliar kepada Penuntut Umum
Kejagung Tahan Samin Tan Terkait Kasus Korupsi Penyimpangan Tambang di Kalteng
Kasus Tambang Batu Bara Ilegal PT JMB, Kejati Kaltim Sita Rp214 Miliar
MA Tolak Kasasi Google, Vonis Rp200 Miliar di Kasus Monopoli Berkekuatan Hukum Tetap
Geledah Kantor Dinas ESDM Provinsi, Kejati Kaltim Amankan Sejumlah Dokumen dan Barang Bukti Elektronik
Kejari Jakbar Setorkan Uang Rampasan dari Perkara TPPU Bandar Judol Oei Hengky Wiryo Sebesar Rp530,4 Miliar
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 16:41 WIB

Kejari Jakarta Utara Tetapkan Enam Tersangka Dugaan Korupsi Pembelian Tanah Oleh Perumda di Cilincing

Sabtu, 11 April 2026 - 16:40 WIB

Kejari Jakarta Utara Tahan Empat Tersangka Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat VGM

Rabu, 1 April 2026 - 17:43 WIB

Bareskrim Polri Serahkan 5 Tersangka Judol dan Barang Bukti Rp55 Miliar kepada Penuntut Umum

Sabtu, 28 Maret 2026 - 17:10 WIB

Kejagung Tahan Samin Tan Terkait Kasus Korupsi Penyimpangan Tambang di Kalteng

Kamis, 26 Maret 2026 - 20:37 WIB

Kasus Tambang Batu Bara Ilegal PT JMB, Kejati Kaltim Sita Rp214 Miliar

Berita Terbaru

Berita

Liliek Prisbawono Adi Dilantik Jadi Hakim Konstitusi

Jumat, 10 Apr 2026 - 19:51 WIB

Nasional

Satgas PKH Kembali Serahkan Uang Rp11,4 Triliun Kepada Negara

Jumat, 10 Apr 2026 - 19:50 WIB