PIJAR | Jakarta – Indonesian Police Watch (IPW) mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap aksi percaloan dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi SIM di wilayah Polda Metro Jaya yang dinilai makin marak. Dalam pernyataan terbaru, IPW mengemukakan para calo menawarkan antara Rp800 ribu sampai Rp1 juta untuk selembar SIM, padahal tarif resmi hanya Rp125 ribu.
“IPW mengimbau KPK turun tangan melakukan OTT di lingkungan kepengurusan SIM di Polda Metro Jaya. Sehingga OTT KPK tidak hanya memburu kepala daerah, sementara lingkungan kepolisian seakan tidak tersentuh KPK” ungkap Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane, dalam pernyataan yang dirilis di Jakarta, Rabu, 27/09/2017.
Aksi percaloan ini, ujarnya, tampak tidak terkendali dan sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu IPW mengimbau Tim Saber Pungli Mabes Polri segera turun tangan membersihkan percaloan dan pungli dalam pengurusan SIM di lingkungan kepolisian. Selama ini, lanjutnya, Tim Saber Pungli lebih fokus memberantas pungli di institusi lain, sedangkan pungli di lingkungan kepolisian seakan tidak tersentuh.
Maraknya aksi calo dalam pengurusan SIM ini terjadi di Samsat Daan Mogot Jakarta Barat dan Bekasi. Memang para calo tidak bisa masuk ke dalam, tapi mereka beraksi secara terbuka di parkiran dan di dekat pintu masuk. Mereka mencari calon pemohon SIM di lapangan parkir sepeda motor atau di jalan dan di depan loket kesehatan. Mereka menawarkan jasa dan mengaku punya orang dalam dan menjamin pasti lulus.
“Jika sudah ada kata sepakat calo tadi menghubungi orang dalam dan memberitahu nama si pemohon SIM. Lalu si pemohon juga diminta untuk bertemu orang dalam tadi. Pemohon tetap diwajibkan mengikuti semua prosedur yang sudah ada, baik teori mau pun ujian praktik,” ungkapnya.
Hal ini, sambung Pane, sebagai formalitas kelengkapan administrasi saja. Tapi lewat bantuan orang dalam, sambungnya, pemohon dipastikan akan lulus. Modus seperti ini menurut dia sangat mengganggu masyarakat, sebab jika tidak melalui calo sulit bagi pemohon lulus ujian SIM.
Melihat banyaknya pemohon setiap hari dipastikan perputaran uang calo atau pungli di tempat ini cukup besar. Sebab itu Tim Saber Pungli atau KPK perlu turun tangan untuk melakukan OTT.
Bagaimana pun, kata Pane, aksi percaloan ini sangat mengganggu gebrakan-gebrakan perubahan yang sudah dilakukan Kapolri Tito Karnavian di jajaran kepolisian. Ia menegaskan, aksi percaloan SIM ini seakan menantang Tim Saber Pungli Mabes Polri ataupun KPK yang rajin melakukan OTT di tempat lain tapi seakan tidak berani membersihkan percaloan dan pungli dalam pengurusan.
