PIJAR | JAKARTA – Untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak memiliki anggaran. Karenanya Pemprov DKI Jakarta meminta kepada pemerintah pusat untuk menalangi dana bantuan sosial tersebut.
Disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pemprov DKI Jakarta di awal mengaku sangggup berbagai dana dengan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh warga. Namun kemudian hal tersebut tak terwujud karena Pemprov DKI Jakarta kekurangan dana.
“Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga,” ungkap Sri Mulyani.
“Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,” lanjut dia.
Sehingga pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
“Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by addres. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos,” Sri Mulyani menjelaskan.
Menurut dia, untuk bantuan sembako Jabodetabek, banyak berita pekan pertama penyaluran kurang dari 10 persen yang dialokasikan. Namun data terakhir dari Kemensos, implementasinya mendekati 80 persen.
“Ini berarti sudah makin merata dan kalau benar dari DKI akan dicover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover. Dalam situasi ini, Presiden sampaikan, pekan ini sebelum lebaran, 100 persen sudah deliver,” ungkapnya. [bro]
