PIJAR|JAKARTA – Akhirnya kenaikan BBM bersubsidi benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Awalnya sehari sebelum kenaikan BBM subsidi mengatakan bahwa BBM subsidi tidak akan dinaikkan, faktanya lain. Kenaikan BBM subsidi untuk solar dari 5.150 menjadi 6.800 naik 1.650 (26 persen) akan sangat berat bagi nelayan.
“Bagi nelayan kecil yang kenaikan harga BBM yang mencapai 26 persen lebih akan membuat kenaikan perbekalan mereka lebih dari 50 persen. Tentu ini sangat berat lagi nelayan kecil kita,” papar Riyono ketua DPP PKS bidang Tani Nelayan
Kondisi pandemi belum sepenuhnya pulih. Aktivitas ekonomi sedang bergerak mencari jalan sempit di tengah kondisi global yang tidak menentu, kenaikan harga BBM pasti akan diikuti dengan kenaikan harga pangan. Artinya pengeluaran nelayan bertambah, sedangkan pendapatan belum tentu. Kondisi ini sangat memberatkan bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
BPH Migas 2020 realisasi penyaluran BBM JBT Minyak Solar pada tahun 2018 untuk usaha perikanan mencapai 494.539 KL atau 25,61 persen dari kuota (1.931.155 KL). Sementara itu, pada tahun 2020 mencapai sebesar 530.000 KL atau 26 persen dari kuota (1.921.155 KL) dan di tahun 2021 sebesar 2.300.000 KL.
Kondisi aktual solar subsidi saat ini proses penyaluran per Februari 2022 sudah melebihi kuota sekitar 10 persen, dari yang seharusnya 2,27 juta kilo liter (KL) menjadi 2,49 juta KL.
“Ke mana saja larinya solar ini di gunakan? Jatah untuk nelayan yang hanya 500 ribuan KL tidak sepenuhnya bisa diakses oleh nelayan kecil. Tapi kenapa sekarang harga solar subsidi dinaikkan?” tanya Riyono.
Data setneg menyebutkan bahwa 2022 ada 147 kabupaten/kota wilayah pesisir dengan 1.3 juta (12.48 persen) penduduk miskin seperti nelayan masuk kategori desa miskin ekstrem. Kenaikan harga BBM ini akan semakin menambah angka kemiskinan pada nelayan dan warga pesisir.
“Apa negara tidak memikirkan ini? Jika solar tidak dapat dan mereka tidak mendapat pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari maka akan semakin sengsara mereka,” tutup Riyono. [PKS/ary]
