PIJAR | JAKARTA – Madsanih Manong, figur Betawi asal Semanan, Jakarta Barat, yang juga Ketua Yayasan LBH Pijar menyerukan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengabaikan pencitraan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang hirau akan tunawisma di jalanan Ibu Kota. Menurut dia, pencitraan itu akan dan sudah mendapat sanksi sosial dari warga Ibu Kota, bahkan warganet, pegiat media sosial Indonesia yang membongkar di balik layar pencitraan Menteri Risma.
“Bu Risma cukup netizen yang menyelesaikan. Tapi, masalah warga Ibu Kota masih banyak yang memerlukan perhatian dan penanganan,” ungkap Madsanih, Jumat pagi, 8/1/21. Ia mencontohkan antara lain kinerja internal jajaran Pemprov DKI dan kualitas layanannya untuk warga.
Jadi, kata Madsanih, Gubernur Anies yang baru pulih dari Covid-19 dan memasuki tahun 2021 sebaiknya membuat awal baru (restart) yang memastikan para pejabat utama di jajaran Pemprov, juga satuan kerja wilayah administrasi Wali Kota dan jajarannya, serta segenap personel organisasi perangkat daerah (OPD) berfungsi efektif melayani warga secara dan menunjukkan kinerja prima.
“Terlebih lagi pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan penurunan kualitas layanan sengaja maupun tidak. Jadi, pastikan juga layanan dan hak-hak warga DKI terpenuhi agar berbalas dengan pemenuhan kewajiban oleh 10 juta lebih warga Ibu Kota,” ungkapnya.
Dengan jumlah warga yang semakin meningkat, Madsanih mencontohkan soal sengketa lahan merupakan salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. “Di masa pandemi persoalan lahan bersengketa pada 2021 dapat meningkat baik di tingkat perorangan warga maupun antarperusahaan,” ujarnya.
Sebagai figur Betawi dan pegiat LBH, Madsanih berharap Anies memperhatikan persoalan lahan yang menyangkut peorangan warga yang menjadi kewenangannya. “Bu Risma tak akan pernah bisa menanganinya. Pak Anies dan jajarannya yang bisa,” tandasnya. (Febrinal)
