PIJARJAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos Kemensos untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun 2020-2021. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, ada enam tersangka dalam kasus itu.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya bakal mempublikasikan nama para pelaku beserta dengan rincian perbuatannya saat penyidikan sudah cukup.
Dia menjelaskan, kasus itu bermula dari laporan masyarakat. “Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya, maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,” kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Ali menjelaskan, setelah mendapat laporan, KPK menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Kasus itu kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan usai ditemukan bukti permulaan yang cukup. “Kami pastikan setiap tahapan yang dilakukan KPK berdasarkan koridor hukum,” ujar Ali.
Sementara itu, eks Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta Kuncoro Wibowo dikabarkan terseret kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.
Penyeleksian asessment itu diketahui dilakukan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyeleksiannya juga melewati persetujuan dari kepala daerah atau Pj Gubernur. DPRD DKI Jakarta mengaku tidak terlibat dalam penyeleksian.
KPK telah mencegah Kuncoro ke luar negari. Ia diketahui baru menjadi dirut PT Transjakarta setelah ditunjuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menggantikan posisi Mochammad Yana Aditya pada 11 Januari 2023. Kuncoro dicegah oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham sejak 10 Februari 2023.
Pencegahan itu berlaku selama enam bulan hingga 10 Agustus 2023 dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Adapun Kuncoro telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirut PT Transjakarta per Senin (13/3/2023).
Terkait hal itu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar, Madsanih Manong menganggap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kurang cermat.
Menurut Madsanih, Heru sebelum mengangkat seharusnya teliti dahulu. Karena, tambah dia, proses hukum itu berjalan dengan tahapan.
Madsanih pun meminta agar hal-hal yang seperti ini jangan diabaikan.
“Main angkat sehingga pada akhirnya menjadi citra buruk untuk DKI Jakarta,” demikian tutup Madsanih. [ary]
