Presiden: Food Estate Program Kolaborasi untuk Antisipasi Krisis Pangan

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 20 Agustus 2023 - 04:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIJARJAKARTA | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan lumbung pangan atau food estate adalah upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan.

Hal itu ditegaskan Presiden usai menghadiri Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR RI ke-78, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023) siang.

“Kita itu membangun food estate (lumbung pangan) itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat (gandum) problem di semua negara, yang makan gandum semuanya ini masalah sekarang ini, problem, harga juga naik drastis,” ujar Presiden.

Baca Juga :  2 Hari Hilang, Nelayan Tewas Mengambang di Pantai Cipalawah Garut

Presiden mengungkapkan, pembangunan food estate ini merupakan kolaborasi sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pertahanan. Menurut Presiden, kolaborasi tersebut juga merupakan satu proses yang tidak dapat terpisahkan.

“Yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian. Ada membuat land clearing, irigasi, itu ada di Kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di [Kementerian] Pertahanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan bahwa pengembangan food estate di sejumlah wilayah di tanah air bukan pekerjaan mudah. Angka keberhasilan panen pada tanaman, tambah Presiden, akan meningkat dan mulai normal pada tanaman keenam atau ketujuh.

Baca Juga :  Jaksa Agung: Penanganan Korupsi Harus Berfokus pada Pemulihan Negara dan Kesejahteraan Rakyat

“Tanaman pertama biasanya gagal, menanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen, ketiga baru biasanya, ketujuh, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa berbagai permasalahan pada program ini dapat terus terjadi. Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

“Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun, lupakan,” tandasnya. [Setkab/ary]

Berita Terkait

Berkas Perkara Telah Terkirim Namun Nomor Registrasi Belum Terbit, Begini Penjelasan MA
Dirjen Badilum Pantau Tingkat Disiplin dan Kinerja Aparatur Peradilan
Tagline Baru “Polisi Bersama Masyarakat” Semangat yang Harus Diwujudkan dalam Pelaksanaan Tugas
BPA Kejaksaan RI Hadir dalam Pertemuan ke-11 ARIN AP di New Delhi
Lantik Tiga Kajari, Kajati DKJ: Lanjutkan Program Kerja yang Telah Berjalan Optimal
Penolakan Revitalisasi Tambak di Pantura, KOPAAAS: Audit Keuangan dan Aset WALHI
Sukses Gelar Lelang Serentak pada 365 Satker se-Indonesia, BPA Kejaksaan Pecahkan Rekor MURI
Kajati Sultra: Aset Daerah Harus Tertib, Aman dan Berkepastian Hukum

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:01 WIB

Berkas Perkara Telah Terkirim Namun Nomor Registrasi Belum Terbit, Begini Penjelasan MA

Senin, 5 Oktober 2026 - 20:59 WIB

Dirjen Badilum Pantau Tingkat Disiplin dan Kinerja Aparatur Peradilan

Senin, 5 Oktober 2026 - 20:58 WIB

Tagline Baru “Polisi Bersama Masyarakat” Semangat yang Harus Diwujudkan dalam Pelaksanaan Tugas

Kamis, 1 Oktober 2026 - 08:34 WIB

BPA Kejaksaan RI Hadir dalam Pertemuan ke-11 ARIN AP di New Delhi

Selasa, 29 September 2026 - 20:57 WIB

Lantik Tiga Kajari, Kajati DKJ: Lanjutkan Program Kerja yang Telah Berjalan Optimal

Berita Terbaru