Peremajaan Armada Kapal Pelni, Harus Dapat Perhatian Khusus dari Pemerintahan Prabowo Gibran

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 8 Juni 2026 - 21:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pijarjakarta.info – Peremajaan armada kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memang sudah sepatutnya menjadi salah satu agenda prioritas dan mendapat perhatian khusus di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Syamsul Bahri yang merupakan wartawan senior dari Media Pinisi.co.id menyampaikan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, konektivitas laut bukan sekadar masalah transportasi, melainkan urat nadi perekonomian, pertahanan, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

​Syamsul menamnahkan, berikut adalah beberapa alasan strategis mengapa peremajaan armada Pelni sangat krusial di era pemerintahan Prabowo Gibran saat ini:

​1. Faktor Usia Kapal dan Keselamatan Pelayaran
​
Mayoritas kapal penumpang utama Pelni saat ini merupakan pengadaan dari dekade 1980-an dan 1990-an hasil kerja sama dengan galangan kapal Meyer Werft, Jerman.

​Banyak armada yang telah beroperasi di atas 25 hingga 30 tahun.
​Meskipun perawatan rutin (docking) terus dilakukan, usia besi yang menua tentu meningkatkan risiko teknis, biaya pemeliharaan yang membengkak, dan efisiensi bahan bakar yang menurun.

​Peremajaan adalah langkah mutlak demi menjamin keselamatan (safety) dan kenyamanan penumpang di seluruh penjuru nusantara.

​2. Selaras dengan Visi Astacita (Swasembada dan Logistik)
​
Pemerintahan Prabowo-Gibran mengusung visi Astacita yang salah satunya fokus pada penguatan ekonomi domestik dan swasembada.

Baca Juga :  Presiden Harap Kehadiran LRT Tingkatkan Penggunaan Transportasi Massal

​Kapal Pelni tidak hanya mengangkut manusia, tetapi juga logistik (bapokting/bahan pokok penting) ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

​Dengan armada baru yang memiliki kapasitas ruang kontainer (container space) lebih besar dan sistem pendingin (reefer container) yang modern, distribusi pangan dan hasil bumi antar-pulau akan jauh lebih efisien.

Ini adalah kunci utama untuk menurunkan disparitas harga dan menekan inflasi di Indonesia Timur.

​3. Efisiensi Energi dan Net Zero Emission

​Dunia internasional, melalui International Maritime Organization (IMO), tengah memperketat regulasi mengenai emisi karbon dari kapal komersial.

​Kapal-kapal tua Pelni umumnya masih menggunakan mesin dengan konsumsi bahan bakar yang relatif tinggi.

​Pengadaan kapal baru dengan teknologi mesin modern yang ramah lingkungan (eco-friendly) akan membantu pemerintah menghemat subsidi BBM serta sejalan dengan komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission.

​4. Menghidupkan Industri Galangan Kapal Dalam Negeri
​
Perhatian khusus dari Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam peremajaan ini juga bisa menjadi momentum emas bagi industri maritim domestik.

Jika sebagian kontrak pembangunan kapal (terutama untuk ukuran perintis atau menengah) diserahkan kepada galangan kapal nasional, hal ini akan:
​Membuka lapangan kerja massal.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Bertemu Gubernur Jenderal Papua Nugini

​”Meningkatkan kapabilitas teknologi maritim anak bangsa. Memutar roda ekonomi nasional sesuai dengan semangat kemandirian ekonomi,” terang Syamsul di Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

​Langkah Strategis yang Diharapkan:

​Suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN): Pemerintah perlu memberikan dukungan fiskal yang kuat melalui PMN khusus untuk korporasi Pelni yang dialokasikan langsung untuk uang muka atau pembangunan kapal baru.

​Desain Kapal yang Multiguna (Dual-Use Vessel):

Mengingat fokus pemerintahan saat ini juga pada sektor pertahanan dan ketahanan nasional, kapal-kapal Pelni baru bisa didesain agar siap dikonversi menjadi kapal angkut pasukan atau rumah sakit terapung dalam kondisi darurat/bencana alam.

​Modernisasi Sistem Digital:

Bersamaan dengan fisik kapal, pembenahan sistem tiketing, manajemen manifes, dan integrasi logistik berbasis digital harus diselesaikan agar pelayanan Pelni setara dengan standar transportasi modern lainnya.
​
“Menaruh perhatian khusus pada Pelni di era Prabowo-Gibran bukan sekadar urusan meremajakan aset BUMN, melainkan investasi jangka panjang untuk menyatukan kedaulatan maritim Indonesia. Merdeka di darat, harus merdeka dan digdaya juga di laut,” tandasnya. (Acym)

Berita Terkait

Berkas Perkara Telah Terkirim Namun Nomor Registrasi Belum Terbit, Begini Penjelasan MA
Dirjen Badilum Pantau Tingkat Disiplin dan Kinerja Aparatur Peradilan
Tagline Baru “Polisi Bersama Masyarakat” Semangat yang Harus Diwujudkan dalam Pelaksanaan Tugas
BPA Kejaksaan RI Hadir dalam Pertemuan ke-11 ARIN AP di New Delhi
Lantik Tiga Kajari, Kajati DKJ: Lanjutkan Program Kerja yang Telah Berjalan Optimal
Penolakan Revitalisasi Tambak di Pantura, KOPAAAS: Audit Keuangan dan Aset WALHI
Sukses Gelar Lelang Serentak pada 365 Satker se-Indonesia, BPA Kejaksaan Pecahkan Rekor MURI
Kajati Sultra: Aset Daerah Harus Tertib, Aman dan Berkepastian Hukum

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:01 WIB

Berkas Perkara Telah Terkirim Namun Nomor Registrasi Belum Terbit, Begini Penjelasan MA

Senin, 5 Oktober 2026 - 20:59 WIB

Dirjen Badilum Pantau Tingkat Disiplin dan Kinerja Aparatur Peradilan

Senin, 5 Oktober 2026 - 20:58 WIB

Tagline Baru “Polisi Bersama Masyarakat” Semangat yang Harus Diwujudkan dalam Pelaksanaan Tugas

Kamis, 1 Oktober 2026 - 08:34 WIB

BPA Kejaksaan RI Hadir dalam Pertemuan ke-11 ARIN AP di New Delhi

Selasa, 29 September 2026 - 20:57 WIB

Lantik Tiga Kajari, Kajati DKJ: Lanjutkan Program Kerja yang Telah Berjalan Optimal

Berita Terbaru