Peradi Luhut Usulkan Advokat Dapat Imunitas Profesi seperti Polisi

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 5 Maret 2025 - 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIJAR | JAKARTA – Ketua Umum DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan mengusulkan agar advokat mendapatkan imunitas profesi seperti anggota Polri.

Hal ini disampaikan Luhut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

“Ini rumusan kami yang konkret, yaitu imunitas profesi advokat. Agar dimasukkan juga dalam RUU KUHAP,” kata Luhut.

Ia meminta agar advokat yang melanggar Undang-Undang Advokat tidak langsung diperiksa secara pidana, melainkan lebih dulu diperiksa secara etik.

“Apabila advokat ketika menjalankan profesinya melanggar Pasal 16 Undang-Undang Advokat, maka advokat itu diajukan terlebih dahulu dan atau diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan,” ucapnya.

Baca Juga :  Mengenal Jenis Oligarki

Lebih lanjut, Luhut juga menyinggung kasus pembunuhan berencana yang dilakukan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Sambo terbukti membunuh ajudannya, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Kini, Sambo telah divonis dan menjalani hukumannya.

“Misalnya Sambo, sudah ketahuan nembak orang. Kan dibawa ke etik dulu, kan, baru kemudian dibawa pidana, kan gitu. Jadi, tidak kemudian ujuk-ujuk pidana, padahal sudah nembak mati, kan itu polisi-polisi itu dan lain sebagainya,” ujarnya.

Luhut juga ingin Komisi III DPR menganggap organisasi advokat itu adalah Bar Association, bukan sekadar organisasi biasa.

Baca Juga :  Sidang Gugatan Lahan Semanan, BPN Jakbar Mangkir 3 Kali

“Rumusan ini adalah ekuivalen dengan prosedur dugaan pelanggaran oleh penyidik Polri saat ini,” jelasnya.

Tak hanya soal itu, Luhut juga menyorot soal mekanisme restorative justice.

Ia mengingatkan agar hati-hati dalam merumuskan soal restorative justice dalam RUU KUHAP.

Sebab, dalam RUU KUHAP yang diperolehnya, diatur juga soal mekanisme restorative justice.

“Harus kita ingat, kita ini berbicara dalam ranah hukum pidana. Kita membedakan norma hukum publik dan privat. Kalau tiba-tiba yang publik itu pidana didamaikan, hancur kan fondasi hukum kita,” terang Luhut. (Red)

Berita Terkait

Bangun Paulus Tudungta Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Kasus Dugaan Pemerasan dan Pengancaman
Diduga Lakukan Perbuatan Tercela, Oknum Waltah Kejari Jaksel Diamankan PAM SDO
PN Cirebon Berhasil Lakukan Eksekusi Pengosongan terhadap Ruko di Jalan Cipto Mangunkusumo 67
Kasus Kredit Investasi Bank Raya Agroniaga Kepada PT SSP, Kejati Kaltara Sita 6 Objek HGU di Nunukan
Edarkan Ribuan Butir Obat Keras Psikotropika, Dua Pemuda Dituntut 2 Tahun Penjara
LBH Pijar Laporkan Go Jie Seng Alias Ricky Ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Ahli Waris
Kejagung Geledah Hotel L di Nunukan Terkait Korupsi Tambang Batubara PT CCM
Hadir sebagai Saksi, Jokowi Tunjukkan Ijazah SD sampai Sarjana di Sidang Roy Suryo

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:29 WIB

Bangun Paulus Tudungta Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Kasus Dugaan Pemerasan dan Pengancaman

Selasa, 17 November 2026 - 20:40 WIB

Diduga Lakukan Perbuatan Tercela, Oknum Waltah Kejari Jaksel Diamankan PAM SDO

Jumat, 13 November 2026 - 14:26 WIB

PN Cirebon Berhasil Lakukan Eksekusi Pengosongan terhadap Ruko di Jalan Cipto Mangunkusumo 67

Jumat, 13 November 2026 - 14:25 WIB

Kasus Kredit Investasi Bank Raya Agroniaga Kepada PT SSP, Kejati Kaltara Sita 6 Objek HGU di Nunukan

Selasa, 10 November 2026 - 15:45 WIB

Edarkan Ribuan Butir Obat Keras Psikotropika, Dua Pemuda Dituntut 2 Tahun Penjara

Berita Terbaru