KPK OTT Aparatur PN Depok, Begini Respon MA

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 9 Februari 2026 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pijarjakarta.info – Mahkamah Agung (MA) RI menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua, Wakil Ketua dan Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Depok pada Kamis 5 Februari lalu.

Mahkamah Agung RI berterimakasih kepada KPK, karena membantu proses bersih-bersih di Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya, tegas Jubir MA RI di maksud

Prof. Yanto menyampaikan atas peristiwa tersebut, pimpinan Mahkamah Agung RI kecewa karena mencoreng wibawa hakim dan martabat Mahkamah Agung RI.

Peristiwa dimaksud, bertentangan dengan sikap MA RI yang zero tolerance terhadap perbuatan transaksional yang melanggar hukum dan kode etik. Mahkamah Agung RI, mendukung penuh proses hukum terhadap Ketua, Wakil Ketua dan pegawai PN Depok, ujar Prof Yanto dalam keterangnya kepada para pewarta, Senin (9/2/2026).

Baca Juga :  Presiden Hormati Proses Hukum Menkominfo Johnny G Plate

Lebih lanjut Ketua Kamar Pengawasan MA RI itu menyampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP baru, terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Hakim yang memerlukan izin Ketua MA RI.

Adapun Ketua Mahkamah Agung RI akan memberikan izin terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Hakim yang melakukan judicial corruption.

Mahkamah Agung RI berterimakasih kepada KPK, karena membantu proses bersih-bersih di Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya, tegas mantan Ketua PN Jakpus dimaksud.

Prof Yanto menambahkan, selanjutnya Mahkamah Agung RI, akan memberhentikan sementara kepada Ketua, Wakil Ketua Pengadilan dan juru sita Pengadilan Negeri Depok tersebut.

Baca Juga :  Indeks Persaingan Usaha Tahun 2022 Alami Peningkatan

Usul pemberhentian sementara Hakim akan disampaikan kepada Presiden. Sedangkan pemberhentian sementara terhadap Aparatur Pengadilan akan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian di lingkungan MA RI

Dalam pertemuan dimaksud, Wakil Ketua MA RI bidang Yudisial juga memperkenalkan personel tim juru bicara MA RI yang baru, yakni Dr. H. Heru Pramono, S.H., M.H.

Hadir dalam konferensi pers tersebut, Wakil Ketua MA RI bidang Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum., Juru Bicara MA RI sekaligus Ketua Kamar Pengawasan MA RI, Prof. Dr. Yanto, S.H.,M.H., Hakim Agung RI dan sekaligus Plt Panitera MA RI, Dr. H. Heru Pramono, S.H., M.H. dan Kepala BUA MA RI, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. (Acym)

Berita Terkait

PN Jakarta Pusat Bebaskan Empat Terdakwa Perkara Obstruction of Justice dan Suap Hakim
Apresiasi Putusan Bebas Tian Bahtiar, Iwakum: Perlindungan Pers Kian Dipertegas
Terbukti Menelantarkan Anak, MKH Berhentikan Hakim DD dengan Hak Pensiun
Beberapa Poin Tuntutan Belum Terakomodir, JPU Ajukan Banding Putusan Korupsi Pertamina
Fakta Penguasaan Saham dan Kegagalan Total Proyek, Terungkap di Sidang Korupsi Chromebook Terdakwa Nadiem Makarim
Kejari Jakarta Selatan Terapkan Restorative Justice Berbasis Pelatihan Kerja
Selain Divonis 15 Tahun Penjara, Kerry Ardianto Riza Wajib Bayar Uang Pengganti Rp2,9 Triliun
Deterrent Effect Jadi Dasar PN Denpasar Jatuhkan Pidana Tambahan Deportasi
Berita ini 274 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 Maret 2026 - 21:43 WIB

PN Jakarta Pusat Bebaskan Empat Terdakwa Perkara Obstruction of Justice dan Suap Hakim

Selasa, 3 Maret 2026 - 16:44 WIB

Terbukti Menelantarkan Anak, MKH Berhentikan Hakim DD dengan Hak Pensiun

Selasa, 3 Maret 2026 - 16:43 WIB

Beberapa Poin Tuntutan Belum Terakomodir, JPU Ajukan Banding Putusan Korupsi Pertamina

Selasa, 3 Maret 2026 - 16:43 WIB

Fakta Penguasaan Saham dan Kegagalan Total Proyek, Terungkap di Sidang Korupsi Chromebook Terdakwa Nadiem Makarim

Sabtu, 28 Februari 2026 - 21:29 WIB

Kejari Jakarta Selatan Terapkan Restorative Justice Berbasis Pelatihan Kerja

Berita Terbaru