PIJAR | JAKARTA– Mabes Polri harus segera membebaskan Ruslan Buton. Sebab kata Indonesia Police Watch (IPW), apa yang dituduhkan Polri kepada Ruslan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan hanya menunjukkan sikap parno jajaran kepolisian yang tidak promoter.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai, sebagai rakyat, Ruslan sebatas menyatakan aspirasi dan penyampaian aspirasi seorang rakyat dijamin oleh UUD 55.
“Sehingga Polri boleh menangkap dan memeriksa Ruslan, lalu mengingatkannya, untuk kemudian melepaskannya,” ujar Neta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5).
Ruslan ditangkap di rumahnya di Kecamatan Wabula, Buton, Sultra Kamis (28/5) lalu. Penangkapan ini dilakukan setelah Ruslan meminta Presiden Jokowi mundur lewat video yang viral di media sosial pada 18 Mei 2020.
Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Bila tidak, bukan mustahil akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat.
Akibat pernyataannya itu, Ruslan dijerat pasal berlapis. Selain pasal tentang keonaran, dia dijerat UU ITE. Yakni Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP. Sehingga dia dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun
IPW menilai Polri terlalu paranoid dengan mengenakan pasal-pasal itu terhadap Ruslan.
“Sehingga Polri alpa dengan kebebasan menyampaikan aspirasi yang dijamin UUD 45,” kata Neta.
Neta menerangkan, Ruslan sebatas menyatakan aspirasi dan mengingatkan serta tidak ada tindakan pidana ajakan untuk membuat tindakan pidana yang dilakukannya.
Sebab itu, tindakannya itu belum dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana, apalagi membuat kehonaran. Begitu juga mengenai pasal informasi bohong yang disangkakan polisi terhadap Ruslan, menjadi pertanyaan, dimana bohongnya?.
“Apakah dengan pernyataan Ruslan itu , Jokowi bisa serta merta berhenti jadi presiden? Tentunya tidak,” ucap Neta.
Pemberhentian Presiden sudah diatur UUD 1945 dengan memenuhi lima persyaratan, yakni pertama jika terlibat korupsi. Kedua, terlibat penyuapan. Ketiga, pengkhianatan terhadap negara. Keempat, melakukan kejahatan dengan ancaman lebih dari lima tahun, kelima kalau terjadi keadaan di mana tidak memenuhi syarat lagi.
“Di luar itu, membuat kebijakan apapun, Jokowi tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, apalagi hanya membuat kebijakan mengatasi Covid-19,” sebutnya.
Jadi, jika Polri terlalu parno terhadap pernyataan Ruslan, Polri bisa saja memanggil, menangkap, dan memeriksanya. Tapi kemudian membebaskannya, setelah menasehati atau mengingatkan Ruslan.
Sebab dalam konteks menyampaikan aspirasi sambung Neta, penangkapan itu menjadi kurang relevan dikualifikasi sebagai tindak pidana, dan hanya menunjukkan arogansi serta superioritas Polri yang tidak promoter.
“IPW berharap, aparat kepolisian untuk tidak mengkhawatirkan pernyataan Ruslan,” pungkas Neta.(Yen)
