PIJARJAKARTA | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Sabtu (20/5/2023). Dalam pengantarnya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas undangan dari pemerintah Jepang untuk Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima.
“Yang Mulia, terima kasih atas undangan KTT G7. Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia. Saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret,” ujar Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga membahas sejumlah hal terkait peningkatan kemitraan kedua negara, salah satunya mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Indonesia berharap perundingan terkait IJEPA dapat diselesaikan pada September 2023 mendatang.
“Karena ini sudah berjalan lama. Penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja PMI di sektor pariwisata dan industri, dan implementasi capacity building,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden dan PM Kishida juga membahas mengenai perdagangan Indonesia-Jepang. Menurut Presiden, Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima.
“Saya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga,” ungkap Presiden.
Sedangkan terkait investasi, Presiden mengatakan bahwa diperlukan percepatan terkait penyelesaian proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) di Indonesia. Presiden mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.
“Terkait pembangunan IKN, saya menyambut baik penandatanganan 5 Nota Kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH dan UR,” ucap Presiden.
Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait transisi energi. Presiden menyebut bahwa Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar 500 juta Dolar AS untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian PLTU, serta implementasi kesepakatan bisnis oleh PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dengan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.
Terakhir, terkait Myanmar, Presiden mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Center serta implementasi AOIP melalui partisipasi di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan kali ini adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Direktur Asia Timur, Kementerian Luar Negeri RI, Santo Darmosumarto. [Setkab/ary]
