PIJAR | JAKARTA – Menanggapi polemik pencopotan pejabat DKI, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang DKI Jakarta Madsanih Manong menyimpulkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hanya mencari panggung, sama halnya seperti Ombudsman yang mencari-cari masalah dalam kebijakan Anies-Sandi terkait penataan kawasan Tanah Abang.
“Ke mana saja mereka selama ini? Apakah selama ini mereka mengevaluasi kebijakan Gubernur Provinsi di luar DKI, atau hanya karena Anies Gubernur mereka ingin tampil di panggung?” tandas politisi yang juga advokat ini, Jumat, 20 Juli 2018.
Madsanih mengemukakan bahwa pencopotan pejabat tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi yang ribut hanya di Jakarta. Begitu juga penataan jalan dan kaki lima. “Di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan Palembang, pencopotan pejabat dan penataan kaki lima terjadi juga kan?” tanyanya.
Namun, sambungnya, terkesan hanya Anies yang menjadi sorotan KASN dan Ombudsman terkait tata laksana administrasi pemerintahannya. “Saya tahu KASN itu seharusnya pakar administrasi negara. Lebih baik mereka memperbaiki sistem birokrasi nasional secara menyeluruh, bukan parsial hanya melihat Anies dan Ibu Kota,” ujarnya.
Madsanih bilang, ia justru mengkhawatirkan sikap KASN ini hanya memicu gelombang pengaduan dari pejabat-pejabat yang dicopot para kepala daerahnya di Jawa maupun luar Jawa. “Seberapa banyak tenaga KASN memapu menangani kejadian serupa di daerah lain?” ungkapnya.
Ia juga berani menyimpulkan bahwa polemik pencopotan pejabat di DKI ini memang memiliki muatan kepentingan sponsor. “Benar itu yang dibilang Pak Saifullah (Sekda DKI), memang ada sponsor yang berkepentingan di balik polemik ini. Rakyat akan membuka wajah mereka pada saatnya,” tandas Madsanih.
Lebih jauh Ketua DPW PBB DKI ini juga berharap para pejabat yang dicopot Anies introspeksi terhadap kinerja dan rekam jejaknya. “Jabatan adalah amanah, siapapun tak akan selamanya duduk di satu jabatan. Bangkit dan tingkatkan kualitas masing-masing,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menduga ada pihak yang menghasut para mantan wali kota yang dicopot jabatannya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengadu ke KASN. Dia mengaku telah menemui beberapa pejabat yang dicopot Anies.
Dari pertemuan itu, Saefullah menceritakan bahwa para mantan wali kota tidak pernah keberatan atas keputusan Anies yang mendadak itu. Dia menyebut mereka telah ikhlas dicopot dari jabatannya.
“Sudah ada nih beberapa yang datang ke saya, (para mantan wali kota) ikhlas loh padahal. (Tapi) dia ditarik-tarik untuk ‘ayo pak, ngadu, ayo pak, ngadu. Tapi dia nggak mau,” ujarnya menirukan percakapan bersama wali kota yang menemuinya, Kamis, 19 Juli 2018.
Anies Pasang Badan Secara Ksatria
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata sudah memenuhi panggilan KASN secara ksatria sebelum polemik pencopotan pejabat Pemprov ramai di media dan viral di media sosial. Toh Anies tetap memberi panggung untuk KASN dengan membandingkan proses pencopotan pejabat di Ibu Kota selama lima tahun terakhir.
Kepada KASN, Gubernur DKI menjelaskan alasan-alasan dibalik pencopotan atau pergantian setiap pejabat. Namun, hal tersebut tidak mungkin diungkap ke publik. “Ada hal-hal yang kalau diungkapkan malah kasihan sama yang bersangkutan. Kami ingin menjaga agar iklim organisasi tetap sehat,” ujarnya, Rabu, 18 Juli 2018.
Dia pun melihat masalah perombakan ini sebagai hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Anies kemudian meminta perombakan yang dia lakukan dibandingkan dengan masa sebelum pasangan Anies-Sandi masuk Kebon Sirih (Balai Kota DKI).
“Anda lihat lima tahun terakhir ini, coba record-nya gimana, yuk lihat record-nya gimana? Bandingkan,” ujar Anies.
Sebelumnya, perombakan pejabat DKI yang dilakukan Gubernur Anies sejak Juni 2018 berbuah pelaporan ke KASN. Atas laporan ini, KASN menengarai ada aturan yang ditabrak dalam perombakan jabatan.
Asisten Komisoner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi ASN Sumardi menduga pencopotan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil. Terkait hal ini, Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan, pihaknya memiliki wewenang membatalkan pelantikan sejumlah pejabat DKI jika ditemukan adanya pelanggaran di balik pergantian pejabat tersebut.
