PKS Jampidum dan Unpad Tentang Program Magister Bidang Ilmu Hukum Pidana

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 12 November 2025 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) dengan Universitas Padjajaran (Unpad) tentang Program Magister Ilmu Hukum Berbasis Proyek Klaster Bidang Ilmu Hukum Pidana, yang diselenggarakan di Aula Gedung Pidum Kejaksaan Agung, Selasa (11/11/2025).

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan langkah strategis dalam membangun sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pendidikan tinggi hukum.

Menurutnya, Kejaksaan RI melalui bidang Tindak Pidana Umum memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sementara itu, Universitas Padjadjaran sebagai salah satu perguruan tinggi hukum terkemuka di Indonesia, memiliki kapasitas akademik, riset, dan inovasi keilmuan yang sangat kuat.

“Sinergi antara dua institusi ini akan memperkaya praktik penegakan hukum dengan basis akademik yang kokoh, sekaligus membawa teori hukum lebih dekat dengan realitas sosial dan kebutuhan sistem peradilan pidana kita,” terang Jampidum.

Program Magister Ilmu Hukum merupakan inovasi yang sangat relevan dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan berbasis proyek (project-based learning), mahasiswa, khususnya para jaksa atau calon jaksa, akan belajar melalui pengalaman nyata penyusunan, analisis, dan evaluasi kasus, kebijakan, serta proyek hukum pidana yang konkret.

Baca Juga :  Aspek Hukum Tata Negara dalam Polemik Penundaan Pemilu

Jampidum berharap program ini nantinya dapat menjadi jembatan antara keilmuan dan praktik penegakan hukum, antara laboratorium akademik dan laboratorium keadilan di masyarakat. Hal tersebut adalah bentuk nyata dari peningkatan yang berkelanjutan bagi aparatur penegak hukum.

Adapun kerja sama ini memlili beberapa tujuan strategis, di antaranya:

 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kejaksaan melalui pendidikan formal jenjang magister yang relevan dengan tugas dan fungsi penegakan hukum pidana;

 Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi hukum pidana melalui kolaborasi antara praktisi dan akademisi;

 Mendorong pengembangan kurikulum hukum yang adaptif dan aplikatif, sesuai dengan dinamika kebijakan kriminal nasional;

 Membangun ekosistem ilmu hukum berbasis data dan riset kebijakan (evidence-based policy) yang dapat menjadi landasan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Hasil dari program ini diharapkan tidak hanya mencetak lulusan dengan gelar akademik, tetapi juga menghasilkan policy brief, rancangan kebijakan, atau rekomendasi pembaruan hukum yang dapat langsung diimplementasikan oleh Kejaksaan maupun lembaga lain dalam sistem peradilan pidana.

Perlu diketahui, Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI memiliki mandat luas mulai dari penyidikan dan penuntutan perkara pidana umum, perlindungan korban dan saksi, penanganan perkara keadilan restoratif (restorative justice), hingga pelaksanaan kebijakan kriminal nasional.

Baca Juga :  KPK Serahkan Aset Terpidana Korupsi Senilai Rp28,9 Miliar ke Kemenkumham

Dalam menjalankan mandat tersebut, jaksa menghadapi tantangan yang terus berkembang antara lain transformasi digital, kejahatan siber, tindak pidana lintas negara, dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi penegakan hukum.

“Kerja sama ini menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas analisis, memperdalam kajian ilmiah, dan memperluas perspektif hukum pidana modern di kalangan jaksa. Kami yakin, dengan dukungan akademik dari Universitas Padjadjaran, setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum dapat didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat dan data yang akurat,” ujar Jampidum.

Menutup sambutannya, Jampidum berharap program ini dapat menjadi model kerja sama pendidikan tinggi dengan lembaga penegak hukum yang dapat direplikasi di bidang-bidang yang lebih spesifik, misalnya hukum lingkungan, hukum siber, dan hukum perlindungan anak.

Turut hadir dalam acara ini yakni Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum., Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum., Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Ses Jampidum) Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum., Para Direktur pada Jampidum. Hadir juga dari pihak Universitas Padjajaran, Para Dekan dan Civitas Akademika. (Acym)

Berita Terkait

Febrie Adriansyah Didakwa Bersama-sama dengan Ferry Boboho Memeras Tan Kian
Kejati Kaltara Tahan Dua Tersangka Korupsi Kredit Investasi Bank BRI Agroniaga kepada PT SSP
Satgas PKH Kembali Serahkan Rp13,2 Triliun ke Kas Negara dan Masuk Tahap VIII
Saksi Tata Sugianto: Permintaan Ganti Rugi Rp350 Juta Disampaikan Bangun Paulus pada Pertemuan di Puri Mall
Berkas Perkara Lengkap, Dadan Hindayana Dkk Dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat
Kredit Fiktif Bank BRI, Maria Lastry Gultom Divonis 8 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp122 Miliar
Merasa Takut dan Terpaksa, Saksi Vinsen Akui Transfer Total Rp80 Juta ke Bangun Paulus Tudungta
Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel, Kejagung Tangkap Mantan Sekjen ESDM Teguh Pamudji

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 21:24 WIB

Febrie Adriansyah Didakwa Bersama-sama dengan Ferry Boboho Memeras Tan Kian

Rabu, 7 Oktober 2026 - 21:22 WIB

Kejati Kaltara Tahan Dua Tersangka Korupsi Kredit Investasi Bank BRI Agroniaga kepada PT SSP

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:01 WIB

Satgas PKH Kembali Serahkan Rp13,2 Triliun ke Kas Negara dan Masuk Tahap VIII

Kamis, 1 Oktober 2026 - 08:33 WIB

Saksi Tata Sugianto: Permintaan Ganti Rugi Rp350 Juta Disampaikan Bangun Paulus pada Pertemuan di Puri Mall

Selasa, 29 September 2026 - 20:58 WIB

Berkas Perkara Lengkap, Dadan Hindayana Dkk Dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat

Berita Terbaru