PIJAR | JAKARTA – Warga Kampung Bedeng Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, yang permukimannya terkena proyek tol Cibitung-Cilincing menyoal ganti rugi yang hanya mencakup fisik bangunan. Pada Selasa, 20/4/21, sebanyak 13 warga yang mengikuti musyawarah dengan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara selaku panitia pembebasan lahan menyatakan ingin ganti rugi juga menyangkut lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun.
Melalui kuasa hukum warga Lintar Fauzi SH dari Lembaga Bantuan Hukum Pijar, warga yang menghuni lokasi yang dikenal sebagai Kampung Bedeng itu telah mengajukan keberatan terhadap ganti rugi yang hanya mencakup fisik bangunan. Sarip Abdul Rahman, tokoh warga Kampung Bedeng, Rorotan, mengkonfirmasi soal keinginan ganti rugi lahan, bukan hanya bangunan fisik.
“Warga di sini sudah tinggal berpuluh-puluh tahun. Koq, ketika ada rencana pembebasan mereka hanya dibayar ganti rugi bangunan?” ujar Sarip Rabu, 21/4/21. Menurut dia, bukan hanya menghuni lahan, warga Kampung Bedeng juga mengurus lahan yang mereka tempati.
Sedangkan advokat Lintar Fauzi mengemukakan, warga telah mengajukan surat resmi agar BPN Jakarta Utara dapat memfasilitasi warga dengan pihak yang mengklaim memiliki lahan di Kampung Bedeng itu. “Jadi, warga ingin kepentingannya difasilitasi melalui musyawarah sebelum terlalu jauh. Landasannya adalah asas pengadaan tanah itu harus transparan dan berkeadilan,” ujarnya.
Selanjutnya Lintar berharap BPN tetap profesional sebagai regulator dan administrator di bidang pertanahan. “Jadi, BPN hendaknya tidak berpihak kepada kepentingan yang memiliki kekuasaan atau modal besar. Warga hanya ingin asas keadilan memang dapat diwujudkan secara nyata. Untuk itu kami akan monitor terus masalah ini,” sambungnya.
Ketua tim kuasa hukum warga, Madsanih Manong dari LBH Pijar mengemukakan, selain BPN, warga juga berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap apakah aspek legalitas pihak yang mengklaim lahan di Kampung Bedeng ini memang sah. “Masalahnya, selama bertahun-tahun tak ada klaim pemilik lahan Kampung Bedeng. Yang mengklaim pemilik baru muncul setelah mulai terdengar pembebasan lahan untuk jalan tol,” ungkapnya.
Menurut dia, kasus semacam ini juga pernah terjadi di kawasan berdekatan, yaitu Kampung Sawah, di Kecamatan Cilincing juga. “Sudah sepatutnya BPN Jakarta Utara belajar dari pengalaman pembebasan lahan di Kampung Sawah yang memicu gejolak warga,” tandasnya.
Lebih jauh lagi, warga Rorotan juga pernah menjadi gusuran proyek Banjr Kanal Timur pada awal 2000-an lalu. Bisa menjadi pelajaran juga. (Reza M Irfan)
