Pijarjakarta.info – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa tata kelola otonomi daerah saat ini sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga tidak dapat dipandang hanya dari perspektif desentralisasi maupun resentralisasi kewenangan.
“Otonomi daerah tidak hanya bisa dilihat sebatas resentralisasi atau desentralisasi, tapi lebih jauh itu kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas, sangat kompleks,” ujarnya dalam acara peluncuran buku Decentralization, Democracy, and Local Politics in Indonesia di Kantor Populi Center, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).
Menurut Bima, kompleksitas tersebut mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari desain kelembagaan, kualitas kepemimpinan daerah, kapasitas fiskal, hingga efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan tata kelola daerah harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.
Bima menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah mempercepat penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai dasar kebijakan sistem otonomi daerah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan realitas di lapangan. Rencananya, penyusunan Desartada ditargetkan selesai pada akhir 2026.
Bima juga mengungkapkan, hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan sebagian besar daerah, termasuk daerah hasil pemekaran, masih berada pada kategori kapasitas fiskal sedang hingga rendah. Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat sehingga kemandirian daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Meski demikian, ia menilai masih banyak daerah yang mampu menunjukkan kinerja positif melalui inovasi dan kepemimpinan yang kuat. Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah Kota Jambi yang berhasil memobilisasi sumber pendanaan di luar APBD hingga mencapai lebih dari Rp1,96 triliun untuk mendukung program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Itu potret yang juga menarik bahwa tidak semua daerah kemudian rontok ya ketika TKD (Transfer ke Daerah) [mengalami] penyesuaian dan diminta untuk mengawal program prioritas, ada daerah-daerah yang membaik karena kepala daerahnya mengawal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Oleh sebab itu, ia mengimbau para akademisi agar terus memberikan masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan kebijakan penataan daerah. Menurutnya, perpaduan antara kajian ilmiah dan pengalaman empiris sangat diperlukan agar desain otonomi daerah yang disusun mampu menjawab tantangan pembangunan secara lebih efektif.
“Desain otonomi ini harus betul-betul memadukan antara kajian akademis dan realitas empiris yang ada, sehingga dialog seperti ini sangat penting untuk memberikan masukan kepada kita semua,” pungkasnya.
Acara peluncuran buku tersebut turut dihadiri oleh Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona, Staf Khusus Wakil Presiden RI Nico Harjanto, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman, penulis buku Dr. Testriono, pakar otonomi daerah Prof. Djohermansyah Djohan, para peneliti dari BRIN, serta kalangan dosen dan akademisi. (Acym)
