Presiden Prabowo: Pemerintah Secara Serius Tangani Bencana dan Terbuka terhadap Bantuan Publik

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 2 Januari 2026 - 17:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Tamiang – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.

Presiden menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.

“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait usai meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan. Ia menyebutkan bahwa penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkap Presiden

Baca Juga :  Baleg DPR RI Gelar Rapat Panja Bahas RUU Pelindungan Saksi dan Korban

Selain upaya pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora. Sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden menjelaskan bahwa pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan dipersilakan menyampaikannya secara resmi agar dapat disalurkan secara tepat sasaran oleh pemerintah.

“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke pemerintah pusat,” ucap Presiden.

Presiden juga membuka ruang bagi diaspora dan komunitas daerah untuk berpartisipasi dalam membantu pemulihan pascabencana. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Baca Juga :  Lantik 17 Kajati dan 20 Pejabat Eselon II, Jaksa Agung: Bekerja dengan Penuh Dedikasi Demi Kemajuan Institusi

“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” ujarnya.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Presiden menegaskan bahwa seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat dan memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali pulih.

“Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” tandasnya.

Kunjungan kerja dan rapat terbatas yang dilaksanakan Presiden Prabowo di hari pertama Tahun Baru 2026 ini, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk tetap hadir dan bekerja bagi rakyat meskipun dalam masa libur nasional.

Presiden ingin memastikan langsung bahwa seluruh proses penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan sesuai rencana dan menyentuh kebutuhan mendasar warga. (Acym)

Berita Terkait

Mendes Yandri Kukuhkan 200 Pemuda Angkatan Pertama Bangun Desa untuk Dikirim ke Jepang
Tantangan Otonomi Daerah Makin Kompleks, Kemendagri Kebut Desain Besar Penataan Daerah
Gejolak Timur Tengah Ancam Energi Nasional, Diplomasi Prabowo Jadi Kunci
Ketahanan Energi Nasional Dinilai Masih Rapuh di Tengah Tekanan Global
Komisi V DPR RI Apresiasi Kesiapan Operasional Sistem Navigasi Penerbangan Nasional
Tingkatkan Pendapatan Negara, Kejaksaan Resmi Buka BPA Fair 2026
Satgas PKH Kembali Serahkan Uang Rp10,2 Triliun ke Kas Negara
Kemendes Ajak ADB Indonesia untuk Genjot Pemberdayaan Masyarakat Desa
Berita ini 262 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:22 WIB

Mendes Yandri Kukuhkan 200 Pemuda Angkatan Pertama Bangun Desa untuk Dikirim ke Jepang

Selasa, 9 Juni 2026 - 20:51 WIB

Tantangan Otonomi Daerah Makin Kompleks, Kemendagri Kebut Desain Besar Penataan Daerah

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:16 WIB

Gejolak Timur Tengah Ancam Energi Nasional, Diplomasi Prabowo Jadi Kunci

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:31 WIB

Ketahanan Energi Nasional Dinilai Masih Rapuh di Tengah Tekanan Global

Jumat, 22 Mei 2026 - 20:25 WIB

Komisi V DPR RI Apresiasi Kesiapan Operasional Sistem Navigasi Penerbangan Nasional

Berita Terbaru

Hukam

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Program MBG

Kamis, 11 Jun 2026 - 19:23 WIB