Prabowo Setujui Tim Reformasi Polri Usai Bertemu Tokoh GNB

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 12 September 2025 - 05:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta Presiden Prabowo Subianto membebaskan para mahasiswa hingga pelajar yang sampai kini masih ditahan kepolisian sejak demo pada Senin (25/8/2025) sampai akhir Agustus 2025.

Tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta Presiden Prabowo Subianto membebaskan para mahasiswa hingga pelajar yang sampai kini masih ditahan kepolisian sejak demo pada Senin (25/8/2025) sampai akhir Agustus 2025.

PijarJakarta.Info – Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan tim atau komisi reformasi kepolisian. Keputusan ini diambil setelah pertemuan intensif dengan tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/9/2025).

Pertemuan berlangsung selama tiga jam, sejak pukul 16.30 WIB hingga 19.55 WIB. Sejumlah tokoh nasional hadir, di antaranya:

  • Sinta Nuriyah Wahid (istri Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid),

  • Lukman Hakim Saifuddin (eks Menteri Agama),

  • Quraish Shihab,

  • Frans Magnis Suseno,

  • Omi Komaria Nurcholish Madjid,

  • Komaruddin Hidayat,

  • serta Laode Syarif.

Menurut eks Ketua Umum PGI Gomar Gultom, usulan evaluasi dan reformasi kepolisian yang disampaikan GNB mendapat sambutan baik dari Presiden.

Baca Juga :  Wanita Paru Baya Tewas Setelah Tabrakan Diri ke KRL di Semanan

“Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian. Hal ini disambut oleh Pak Presiden yang akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” ujar Gomar.

Ia menambahkan, rencana pembentukan tim ini sejalan dengan konsep yang sudah disiapkan Presiden Prabowo. Dengan kata lain, gagasan para tokoh masyarakat dan visi presiden saling menguatkan.

Selain reformasi kepolisian, Presiden Prabowo juga menyetujui pembentukan tim investigasi independen pascademo. Hal ini disampaikan oleh Lukman Hakim, yang menegaskan bahwa presiden menanggapi serius tuntutan rakyat, termasuk 17+8 poin aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil.

Baca Juga :  Pansel Umumkan 10 Nama yang Lolos Administrasi Calon Hakim MK dari Unsur MA 2026

“Apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu poin yang kami sampaikan,” kata Lukman.

Pembentukan tim reformasi kepolisian dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme Polri. Isu mengenai penegakan hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.

Dengan persetujuan Presiden Prabowo, publik menaruh harapan besar agar reformasi kepolisian benar-benar berjalan, bukan hanya sekadar wacana.

Berita Terkait

Setorkan PNBP Rp9 Miliar Lebih, Kajati Sultra: Pemulihan Keuangan Negara Salah Satu Fokus Utama Kejaksaan
Bekali PPPJ Angkatan 83, Jaksa Agung: Integritas Sebagai Kesesuaian Antara Perkataan dan Tindakan
Peremajaan Armada Kapal Pelni, Harus Dapat Perhatian Khusus dari Pemerintahan Prabowo Gibran
Kupas Tantangan hingga Target Nasional, Ditjen Badilum Gelar FGD Keadilan Restoratif di Lampung
Magister Hukum UBK Gelar Reintegrasi Sosial dan Advokasi di Rutan Salemba
Lantik Kajari Madina dan Dua Koordinator, Kajati Sumut: Junjung Tinggi Integritas dengan Berpedoman pada Tri Krama Adhyaksa
Ambil Sumpah Advokat, Ketua PT Kaltara Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Pengadaan Mesin Pendukung di Kemenperin, Saksi Ahmad Soib: Tidak Pernah Ada
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:23 WIB

Setorkan PNBP Rp9 Miliar Lebih, Kajati Sultra: Pemulihan Keuangan Negara Salah Satu Fokus Utama Kejaksaan

Senin, 8 Juni 2026 - 21:16 WIB

Bekali PPPJ Angkatan 83, Jaksa Agung: Integritas Sebagai Kesesuaian Antara Perkataan dan Tindakan

Senin, 8 Juni 2026 - 21:15 WIB

Peremajaan Armada Kapal Pelni, Harus Dapat Perhatian Khusus dari Pemerintahan Prabowo Gibran

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:45 WIB

Kupas Tantangan hingga Target Nasional, Ditjen Badilum Gelar FGD Keadilan Restoratif di Lampung

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:44 WIB

Magister Hukum UBK Gelar Reintegrasi Sosial dan Advokasi di Rutan Salemba

Berita Terbaru

Hukam

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Program MBG

Kamis, 11 Jun 2026 - 19:23 WIB