PIJARJAKARTA | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI memberikan pandangan terkait RUU APBN tahun anggaran 2024 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu dimana di dalamnya memuat rencana target Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan indikator-Indikator Kesejahteraan sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi di tahun 2024.
Dalam pandangannya, FPKB DPR RI mengusulkan agar peningkatan kualitas SDM tetap menjadi fokus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen.
“Jika dibandingkan dengan range awal target pertumbuhan tahun 2024 yang berada kisaran 5,1-5,7 persen, FPKB menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut masih underestimate. F-PKB sendiri mengusulkan agar target tersebut bisa di patok di angka 5,3 persen,” papar Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari saat membacakan pandangan FPKB di Nusantara II, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Dilansir website DPR, FPKB berpandangan bahwa salah satu kunci menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing. Bahkan dimasa periode ke dua pemerintahan Jokowi ini, penguatan sumber daya manusia menjadi target utama pembangunan nasional. Sehingga guna mewujudkan agenda tersebut, terlebih di akhir masa jabatan presiden, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan dan dioptimalkan baik melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi serta program-program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dan padat karya.
Sementara itu, lanjut Ratna, berkaitan dengan inflasi yang dipatok sebesar 2,8 persen. FPKB menilai target tersebut over confident, FPKB sendiri mematok inflasi 2023 sebesar 3.0 persen.
“Meskipun terjadi moderasi harga komoditas dan normalisasi rantai suplai menjadi faktor perlambatan inflasi secara global tahun 2023, namun inflasi negara-negara maju khususnya di Eropa masih berada di atas rata-rata jangka menengah dan panjangnya,” tambahnya.
Begitu juga dengan nilai tukar rupiah yang diasumsikan Rp15.000 per dolar AS, kata Ratna, FPKB mengingatkan pemerintah untuk senantiasa memitigasi setiap resiko dalam menjaga stabilitas nilai tukar yang disebabkan oleh kebijakan moneter global dan volatilitas keuangan global.
“Terlebih di tahun 2024 yang notabene sebagai tahun politik, meskipun akan mendongkrak konsumsi masyarakat, namun di sisi lain akan membuat banyak investor masih wait and see,” imbuhnya.
Selanjutnya, soal target tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun sebesar 6,7 Persen atau lebih rendah jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 7.9 persen. FPKB menilai bahwa penetapan tingkat suku bunga SUN 10 tahun sebesar 6,7 persen ini sangat baik bagi ABPN, khususnya dalam menjaga tingkat hutang agar tidak kian melebar. Dengan terjaganya inflasi global dan membaiknya perekonomian domestik tentu berdampak positif terhadap pergerakan pasar obligasi nasional.
“Pemerintah dan otoritas moneter harus mampu menjamin stabilitas politik dan menjaga iklim investasi yang kondusif guna memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia,” ungkap Ratna. [PKB/ary]
