PIJAR-JAKARTA – Kejahatan korupsi masih jadi permasalahan primitif yang menghambat pembangunan di Indonesia. Komitmen bersama antara pemerintah dan swasta memitigasi korupsi sangat dibutuhkan. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan side event B20 dengan judul: “Dialog Kebijakan Publik-Swasta Tingkat Tinggi Dalam Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas” pada (27/9).
Indonesia Global Compact Network (IGCN) sebagai local network UN Global Compact di Indonesia dan juga anggota dari B20 Integrity & Compliance Task Force, mengajak publik dan pihak swasta khususnya korporasi atau bisnis untuk bersama-sama berkolaborasi dalam aksi kolektif untuk berkomitmen memberantas korupsi. Kegiatan ini didukung oleh mitra strategis IGCN yaitu Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Transparency International Indonesia (TII), Universitas Paramadina, dan International Chamber of Commerce (ICC) Indonesia.
Berdasarkan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021, yang dicetuskan oleh Transparency International, Indonesia memiliki skor 38 dari 100 poin dan berada di peringkat ke-96 dari 180 negara yang dinilai. Data ini bukanlah hal yang membanggakan karena semakin kecil IPK, maka semakin minim kepercayaan publik terhadap negara tersebut.
Sementara itu, dari sebaran kasus korupsi berdasarkan lembaga, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 hingga 2022 banyak didominasi oleh lembaga pemerintah pusat yakni sebanyak 409 kasus. Jika dilihat berdasarkan profesi atau jabatan, pelaku korupsi, berasal dari sektor swasta dengan menduduki peringkat tertinggi, dengan jumlah total 310 kasus sejak tahun 2004 hingga Januari 2022.
Lebih lanjut lagi, studi dari Bank Dunia mengungkapkan terdapat kerugian sebesar USD 1,26 triliun per tahun di negara-negara berkembang akibat korupsi, penyuapan, pencurian, maupun penggelapan pajak.3 Hal ini sangat merugikan negara maupun organisasi karena akan tersangkut dalam isu hukum, turunnya kredibilitas, kerugian finansial, dan moral.
Dalam pidato pembukaannya, Olajobi Makinwa, Chief, Intergovernmental Relations, UN Global Compact menyatakan, transparansi dan akuntabilitas adalah dua sisi mata uang yang sama pentingnya. Transparansi diperlukan agar kita dapat meminta pertanggungjawaban lembaga, manajer, atau pemimpin dalam menjalankan tugas yang diamanatkan. Namun, transparansi tanpa akuntabilitas tidak ada artinya.
“Korupsi akan menjadi kanker di seluruh dunia, transparansi dan akuntabilitas penting untuk didukung oleh aksi kolektif bersama sektor swasta,” tambah Olajabi.
Sebagai salah satu aksi nyata untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, IGCN dan B20 Integrity & Compliance Task Force terus mempromosikan Aksi Kolektif Anti Korupsi.
“Tujuan dialog Aksi Kolektif Anti Korupsi hari ini adalah untuk memfasilitasi dan mempercepat inisiatif anti korupsi, mengidentifikasi tantangan dalam memberantas korupsi di sektor publik dan sektor swasta, mempromosikan transparansi dan good governance, serta untuk mengadvokasi pentingnya aksi kolektif inklusif yang melibatkan para pembuat keputusan di sektor publik dan swasta,” tutur Josephine Satyono, Direktur Eksekutif IGCN.
Josephine juga menyebutkan bahwa telah terjadi dua diskusi kelompok pada Juli dan Agustus 2022 yang berhasil mengidentifikasi indikator korupsi terutama di sektor agribisnis. “Temuan utama dari diskusi tersebut adalah kurangnya integritas dan konflik kepentingan, sistem pelaporan yang tidak efektif dan kurangnya upaya tindak lanjut, lemahnya data dan kebijakan yang tidak konsisten serta tumpang tindih,” tutur Josephine.
“Untuk itu, diskusi tersebut juga menyepakati perlunya aksi kolektif dari berbagai pihak; mengingat korupsi adalah permasalahan sistemik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Visi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih perlu terus didorong bersama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil,” tambah Josephine.
