Desain Pemilu Serentak Layak Dievaluasi

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 20 Februari 2024 - 04:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Desain Pemilu Serentak Layak Dievaluasi

Desain Pemilu Serentak Layak Dievaluasi

PIJARJAKARTA | Pemilu lima kotak, yakni pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, dan DPD, dalam satu hari berdampak pada kelebihan beban kerja petugas pemilu.

Oleh karenanya, anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menilai usulan mendesain ulang sistem pemilu serentak perlu ditindaklanjuti.

Salah satu pertimbangannya agar tidak memunculkan persoalan berulang seperti kembali jatuhnya korban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan.

“Secara umum pemilu serentak jadi beban kerja yang tidak proporsional, harus bekerja di hari pemilihan ditambah waktu perhitungan suara sampai 12 jam dengan catatan tanpa jeda,” ungkap Aminurokhman, Senin (19/2/2024).

Baca Juga :  PKS: Jelang Pemilu Kekuasaan Tidak Boleh Digunakan Secara Inkonstitusional

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Pasuruan-Probolinggo) itu menjelaskan, sejak awal rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Komisi II sudah mengingatkan soal proses rekrutmen petugas KPPS, mulai dari standarisasi umur hingga kesehatan, agar tidak terulang jatuhnya korban.

Kendati demikian, pemungutan suara dengan sistem lima surat suara yang harus dijalankan dalam satu hari perlu ditinjau ulang. Hal itu bisa dilakukan dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.

“Perlu kita tinjau kembali bukan hanya PKPU (Peraturan KPU), tapi undang-undangnya juga perlu ditinjau ulang secara menyeluruh,” kata dia.

Amin juga menekankan peninjauan secara menyeluruh sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut dia, pesta demokrasi kali ini memiliki persoalan sejak awal proses berjalan hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Baca Juga :  Fahira Idris: Kehadiran RUU KSDAHE Diharapkan Bisa Menyelesaikan Berbagai Konflik

“Kita tekankan bukan hanya pemilu yang jujur dan adil, tapi dari sisi tegaknya demokrasi. Kejanggalan-kejanggalan sejak awal proses pemilu hingga persoalan penggunaan teknologi dari sistem penghitungan juga perlu dievaluasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut sejak 10 hingga 17 Februari 2024 ada 57 petugas pemilu meninggal dunia. Mereka yang meninggal mulai petugas KPPS hingga anggota Bawaslu. Penyebab kematian tertinggi ialah penyakit jantung sebanyak 13 orang. [Nasdem/ary]

Berita Terkait

Haidar Alwi: Politik Butuh Nilai, Bukan Sekadar Strategi
Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil, Bahas RUU TNI
DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-2
Ketum PBB Gugum Ridho Minta Pengurus Menjadi Penopang dan Penjaga Partai
Anggota Komisi III DPR Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat
Ketua MPR RI Bamsoet: MPR Akan Gelar Sidang Paripurna September 2024
HNW: Demi Keadilan, Harusnya Koreksi Juga Presidential Threshold 20 Persen
NasDem Siap Menggunakan Hak Konstitusional untuk Mengajukan Hak Angket
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 Juli 2025 - 11:49 WIB

Haidar Alwi: Politik Butuh Nilai, Bukan Sekadar Strategi

Rabu, 19 Maret 2025 - 09:14 WIB

Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil, Bahas RUU TNI

Rabu, 12 Maret 2025 - 16:40 WIB

DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses ke-2

Senin, 10 Maret 2025 - 17:55 WIB

Ketum PBB Gugum Ridho Minta Pengurus Menjadi Penopang dan Penjaga Partai

Jumat, 28 Februari 2025 - 08:28 WIB

Anggota Komisi III DPR Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Minim Progres, Kerugian Negara Terus Meningkat

Berita Terbaru