Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) guna penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Duta Besar Swis untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk lima tahun ke depan.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Syamsudin, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan, Novy G. A. Pelenkahu, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo.
Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swis.
Kerja sama juga mencakup area lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, kerja sama BPK dan SECO akan didukung oleh implementing agency yang relevan, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).
Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas dukungan SECO terhadap penguatan peran BPK. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di BPK.
“MoU ini sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional termasuk mendukung aksesi Indonesia sebagai anggota sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola,” ucapnya.
Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik.
Melalui kemitraan ini, BPK terus mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (Acym)
