PIJAR-JAKARTA Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi prioritas berbagai negara demi menjaga kesehatan ekonomi berkelanjutan, tak terkecuali Indonesia. Melalui Presidensi G20, Indonesia menekankan tiga sektor prioritas dalam mencapai pemulihan berkelanjutan, di antaranya arsitektur kesehatan global; transisi energi berkelanjutan; serta transformasi digital dan ekonomi melalui revolusi industri 4.0.
Revolusi industri 4.0 di Indonesia sendiri, dipandang sebagai peluang dalam mempercepat pemulihan ekonomi, mengingat industri manufaktur berkontribusi hingga 20 persen PDB Indonesia. Dalam webinar Hukumonline Compliance Talks #5 pada Jumat (01/07), Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian RI dan Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) memaparkan situasi dan potensi revolusi industri 4.0 di Indonesia.
Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian RI, Andi Rizaldi mengakui bahwa tantangan dan persaingan global dalam pembangunan industri tidak hanya berasal dari situasi internal, tetapi juga eksternal. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital; kesiapan regulasi; ketersediaan sumber daya manusia yang unggul; akses permodalan; dan kematangan konsumen merupakan pilar ekonomi digital 4.0 yang dipandang penting demi keberhasilan revolusi industri 4.0 di Indonesia.
Berbagai negara seperti Tiongkok, India, Korea, bahkan Jepang (yang saat ini sudah mencapai society 5.0) telah menyiapkan tagline dan visi nasional demi menerapkan revolusi industri 4.0. Di Indonesia, Sejak 4 April 2018, presiden Joko Widodo telah menyiapkan ‘Making Indonesia 4.0’ sebagai tagline dan membangkitkan spirit penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Harapannya, dapat mendorong pertumbuhan PDB secara nyata sebesar 2% pada periode 2018-2030.
Andi Rizaldi juga mengungkapkan, Making Indonesia 4.0 diharapkan dapat mempercepat pencapaian aspirasi Indonesia menjadi sepuluh ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Visi dan pencapaian tersebut diimplementasikan melalui agenda strategi prioritas yang menyasar kepada sektor otomotif, makanan dan minuman, kimia, tekstil dan produk tekstil, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan.
Untuk mencapai revolusi industri pada sektor tersebut, ada tiga tahapan implementasi Making Indonesia 4.0 yang dilakukan pemerintah. Tiga tahapan tersebut yaitu memperkuat industri fundamental hingga 2021; memperkuat keterlibatan lintas sektor yang ditargetkan akan tercapai pada 2024; dan memperkuat keterlibatan di pasar global yang ditargetkan akan tercapai pada 2030.
Andi Rizaldi menegaskan bahwa pelaksanaan Making Indonesia 4.0 membutuhkan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga. Oleh karenanya, pemerintah menyelaraskan dengan menerbitkan dasar hukum pelaksanaan Making Indonesia 4.0 melalui Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam peraturan presiden tersebut, disebutkan, implementasi revolusi industri 4.0 sebagai major project RPJMN yang harus diprioritaskan pada tahun 2020-2024.
Ketentuan tersebut juga ditekankan pada ruang lingkup sektor industri, yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020-2024. Setiap tahunnya, Kementerian Perindustrian melakukan pengukuran kesiapan industri dalam transformasi menuju Industri 4.0. Aktivitas tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 21 tahun 2020.
Pada aspek lainnya, Kementerian Perindustrian RI senantiasa mendorong transformasi sektor manufaktur di anah air menuju industri 4.0 melalui Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0). INDI 4.0 merupakan standar acuan untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan dalam bertransformasi menuju industri 4.0. Andi Rizaldi menutup pemaparan dengan menyatakan bahwa Indonesia harus senantiasa mengembangkan inovasi dan kreatif agar dapat mencapai revolusi industri 4.0.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Kukuh Kumara menyampaikan, pada saat krisis pandemi covid-19, industri manufaktur otomotif terpaksa ‘menginjak rem’ dan di saat bersamaan harus terus berjalan demi keberlangsungan perekonomian nasional.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri manufaktur otomotif pada saat krisis pandemi Covid-19 adalah ekosistem industri yang tidak sederhana.
“Industri otomotif tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya pemasok komponen. Sedangkan, perusahaan pemasok komponen ini berada pada level tier 2,3 bahkan beberapa ada yang berada pada level UMKM. Sehingga aktivitas pengadaan pasokan komponen sempat terhambat selama diberlakukannya PPKM,” ungkap Kukuh.
Terkait kondisi industri kendaraan bermotor saat ini, Kukuh Kumara mengatakan bahwa Indonesia saat ini menempati urutan ke-15 di dunia dalam produksi kendaraan motor. Industri otomotif di Indonesia sempat mengalami kontraksi yang signifikan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Namun, di tahun 2021, ada perbaikan yang signifikan.
“GAIKINDO bersyukur dan berterima kasih bahwa dengan segala usaha dan sistem yang ada, bantuan dari pemerintah yang berupaya untuk mengupayakan kami agar bangkit kembali. Pencapaian penjualan pada tahun 2021 mencapai 887.202 unit, melampaui target yang sebelumnya ditargetkan 750.000 unit,” ujar Kukuh.
Melihat masa depan industri kendaraan bermotor Indonesia, berbagai negara telah menyiapkan target pada tahun 2025. diharapkan, dapat mencapai target pendapatan per kapita sebesar $10.000 hingga $20.000, yang menambah kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor khususnya kendaraan LCGC.
Di sisi lain, diharapkan munculnya teknologi terbaru untuk meningkatkan digitalisasi dalam industri kendaraan bermotor. Untuk mendukung konsep Making Indonesia 4.0, Industri kendaraan bermotor saat ini mulai merambah tren terbaru yang mengarah pada tren green mobility. Hal ini sebagai upaya untuk menekan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor.
Implementasi kendaraan ramah lingkungan memerlukan berbagai upaya dari seluruh pihak, baik dari pemanfaatan teknologi, hingga keterlibatan pemerintah dalam menciptakan regulasi agar kendaraan ramah lingkungan dapat diadopsi dengan baik oleh masyarakat.
Saat ini, industri kendaraan bermotor berupaya untuk mengikuti visi pemerintah dengan mengikuti standar emisi gas buang yang lebih baik. Revolusi industri 4.0 pada industri otomotif dipandang Kukuh Kumara sebagai hal yang tidak terelakkan, karena mengarah pada proses automasi dalam bisnis. Dengan transformasi digital dalam industri kendaraan bermotor, supply chain industri otomotif dapat dilakukan secara real-time dan terintegrasi.
Sebagaimana pemaparan GAIKINDO dan Kementerian Perindustrian, Pemanfaatan teknologi terbarukan tidak sekadar dalam rangka mencapai revolusi industri 4.0. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam aktivitas industri memberikan berbagai kemudahan yang dapat meningkatkan performa perusahaan dalam mencapai tujuan. Melalui visi yang sama, Hukumonline mengembangkan Regulatory Compliance System (RCS), solusi pemantauan kepatuhan hukum berbasis kecerdasan buatan (AI) agar perusahaan Anda senantiasa memperbarui kewajiban hukum perusahaan sesuai dengan kebijakan terkini.
Regulatory Compliance System dilengkapi berbagai fitur agar seluruh aktivitas pemenuhan kewajiban hukum, dari pemantauan regulasi terbaru, pelaksanaan pemenuhan kewajiban, hingga pengunduhan laporan audit dapat dilakukan dalam satu platform terintegrasi.
