PIJAR | JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa direksi 12 perusahaan di bawah Johan Darsono Group terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional Tahun 2013-2019.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Supardi mengatakan penyidik tentu membutuhkan keterangan dari 12 perusahaan tersebut.
“Memang dari 12 korporasi itu belum kita periksa keseluruhan. Tetapi segera diperiksa dalam waktu dekat ini, tunggu saja ya,” ujar Supardi di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (3/2/2022).
Menurut Supardi, hingga saat ini belum ada pengembalian uang kepada negara dari 12 korporasi tersebut. Namun begitu, jika ada yang mengembalikan pun perkara dugaan korupsi akan tetap ditindaklanjuti.
“Belum ada yang mengembalikan. Pokoknya akan kita periksa semua direksinya itu,” jelas Supardi.
Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan ada pembiayaan yang diberikan LPEI kepada Johan Darsono Group.
“Bahwa untuk Group Johan Darsono, total Fasilitas Pembiayaan yang diberikan LPEI sebesar lebih kurang Rp2,1 triliun,” ucap Leonard.
Adapun daftarnya adalah sebagai berikut:
- Kemilau Kemas Timur menerima pembiayaan sebesar Rp 200 miliar
- CV Abhayagiri Timur menerima pembiayaan sebesar Rp15 miliar
- CV Multi Mandala menerima pembiayaan sebesar Rp15 miliar
- CV Prima Garuda menerima pembiayaan sebesar Rp15 miliar
- CV Inti Makmur menerima pembiayaan sebesar Rp15 miliar
- PT Permata Sinita Kemasindo menerima pembiayaan sebesar Rp200 miliar
- PT Summit Paper Indonesia menerima pembiayaan sebesar Rp199,6 miliar
- PT Ellite Paper Indonesia menerima pembiayaan sebesar Rp200 miliar
- PT Everbliss Packaging Indonesia menerima pembiayaan sebesar Rp200 miliar
- PT Mount Dreams Indonesia, menerima pembiayaan sebesar Rp645 miliar
- PT Gunung Geliat menerima pembiayaan sebesar USD30 Juta atau setara Rp345 miliar
- PT Kertas Basuki Rahmat, menerima pembiayaan sebesar USD45 Juta atau setara Rp 460 miliar
