PIJAR | JAKARTA – Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dalam menangani pandemi Covid-19, Polri menyinyalir masih ada pejabat yang belum mendukung Pemerintah Pusat.
“Disinyalir masih ada beberapa pejabat yang belum mendukung pelaksanaan PPKM Darurat maupun PPKM Mikro yang digelar selama ini,” ungkap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (3/7/2021).
Sayangnya Agus tak merinci lebih lanjut mengenai unsur ataupun asal instansi pejabat yang dianggap tak mendukung keputusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan PPKM tersebut.
Lebih lanjut dia menjelaskan kepolisian tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI untuk merumuskan pasal yang tepat untuk dapat menjerat pejabat yang tak mendukung kebijakan tersebut.
Hukuman, tutur dia, dapat diberikan apabila pejabat mencoba menghambat ataupun menghalangi pelaksanaan PPKM Darurat ataupun Mikro selama masa pandemi.
“Kami sudah laksanakan koordinasi dengan Kejagung dalam hal ini Jampidum dalam rangka merumuskan pasal-pasal sampai dengan apabila ada pejabat yang halangi atau hambat pelaksanaan PPKM darurat yang akan dilaksanakan,” tandasnya.
