Pijarjakarta.info – Penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan oknum pejabat pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang telah berproses selama empat tahun tanpa adanya kepastian hukum dan perkembangan lebih language kini mulai menyita perhatian dan menjadi sorotan publik.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak pihak Kejaksaan untuk memberikan kejelasan terkait penanganan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi bermodus promosi jabatan yang melibatkan oknum pejabat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berinisial GD.
Kasus yang bermula sejak Juni 2022 lalu itu dinilai jalan di tempat dan tidak mengalami perkembangan signifikan menuju tahap penuntutan, meskipun statusnya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan empat tahun lalu.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa ketidakpastian hukum ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya penghentian perkara secara diam-diam.
“Masalahnya sampai saat ini tidak jelas perkembangan penanganan kasus tersebut. Apakah masih dalam proses atau sudah berhenti dengan SP3 sejak kita laporkan kepada Kejati DKI pada Juni tahun 2022,” ujar Boyamin kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Boyamin menambahkan, laporan yang dilayangkan oleh MAKI bukanlah laporan tanpa dasar. Pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti yang sangat kuat kepada penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati DKJ, termasuk di antaranya adalah bukti transaksi transfer uang.
GD diduga meminta imbalan sejumlah uang jika korban ingin mendapatkan promosi jabatan atau mempertahankan posisi semula. Sebaliknya, jika menolak, korban diancam akan dimutasi ke daerah terpencil.
Jika Kejati DKJ tidak segera memberikan kepastian dan menuntaskan perkara ini, MAKI menyatakan siap mengambil langkah hukum yang lebih tegas. “MAKI akan mempraperadilankan Kejati DKJ jika tidak segera menuntaskan kasus yang telah dilaporkannya itu,” tegas Boyamin.
Berdasarkan hasil gelar perkara tim Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI saat itu, oknum pejabat tersebut diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan pribadi. Modus yang digunakan adalah memaksa sejumlah Kepala Rumah Tahanan (Rutan) dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menyerahkan sejumlah uang.
“Jika tidak menyerahkan sejumlah uang, mereka diancam akan dimutasi jabatan,” ujar Ashari Syam, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejati DKI Jakarta, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 17 Juni 2022 lalu.
Mangkraknya penanganan kasus dugaan korupsi di lembaga penegak hukum seperti Kemenkumham ini mencederai semangat pemberantasan korupsi di tanah air. Publik kini mendesak pimpinan Kejati DKJ untuk memberikan transparansi dan penjelasan resmi ke hadapan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau konfirmasi dari Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKJ Dapot Dariarma mengenai alasan lebih lanjut proses penyidikan atau status hukum terbaru dari oknum pejabat Kemenkumham tersebut. (Acym)
