Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia secara resmi membuka seleksi terbuka pengisian Calon Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026.
Seleksi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Melalui mekanisme seleksi terbuka, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi dalam setiap tahapan proses seleksi.
Dalam seleksi ini, Mahkamah Agung membuka 1 formasi jabatan Hakim Konstitusi yang diperuntukkan bagi Hakim Agung atau Hakim Tinggi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Calon yang diharapkan adalah sosok yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, serta berjiwa negarawan, sekaligus menguasai bidang konstitusi dan ketatanegaraan.
Sejumlah persyaratan substantif ditetapkan untuk memastikan kualitas calon Hakim Konstitusi. Di antaranya, berstatus Warga Negara Indonesia, memiliki ijazah Doktor (S3) di bidang hukum, berusia minimal 55 tahun, serta sehat jasmani dan rohani.
Selain itu, pelamar tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dinyatakan pailit.
Sebagai bentuk penguatan integritas, pelamar juga diwajibkan melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dua tahun terakhir, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak terakhir, serta berbagai surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan instansi berwenang.
Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Mahkamah Agung di https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id, mulai 2 hingga 15 Januari 2026. Seluruh berkas administrasi wajib diunggah secara lengkap sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Tahapan seleksi diawali dengan pengumuman pada 2 Januari 2026, dilanjutkan seleksi administrasi hingga 23 Januari 2026, dan pengumuman hasil administrasi pada 26 Januari 2026.
Menariknya, Mahkamah Agung juga membuka ruang partisipasi publik melalui penyampaian pendapat masyarakat pada 26 Januari hingga 26 Februari 2026 melalui kanal pengawasan https://siwas.mahkamahagung.go.id.
Selanjutnya, para calon akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta wawancara yang dijadwalkan pada 3 sampai 5 Maret 2026, sebelum akhirnya pengumuman akhir hasil seleksi pada 9 Maret 2026.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Setiap informasi resmi hanya diumumkan melalui situs https://www.mahkamahagung.go.id dan https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id.
Melalui seleksi terbuka ini, diharapkan dapat menghadirkan sosok Hakim Konstitusi yang tidak hanya unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga memiliki integritas moral dan visi kenegaraan yang kuat demi tegaknya konstitusi dan demokrasi di Indonesia. (Acym)
