Kajari Jakarta Utara Roy Riady: Deteksi Dini Terhadap Potensi Penyimpangan Harus Menjadi Perhatian Bersama

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 11 November 2026 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pijarjakarta.info – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, Dr. Roy Riady, S.H., M.H., menekankan pentingnya transparansi, kepatuhan hukum, dan penguatan pengawasan internal untuk mencegah praktik kecurangan (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Roy Riady saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berlangsung di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersih dan Berintegritas di Jakarta Utara”.

Baca Juga :  BRI Usia 130 Tahun, Konsisten Berdayakan UMKM di Seluruh Indonesia

Dalam pemaparannya, Roy Riady menyampaikan bahwa penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Deteksi dini terhadap potensi penyimpangan harus menjadi perhatian bersama, terutama melalui optimalisasi pengawasan internal pada setiap tahapan proses pengadaan,” terang Roy.

Ia menambahkan, langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan maupun praktik fraud yang dapat berujung pada persoalan hukum dan tindak pidana korupsi.

Baca Juga :  Pimpin Upacara Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81, Kasipidsus: Jaga Marwah institusi dan Teguhkan Integritas

Melalui kegiatan edukasi dan pendampingan hukum tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Upaya ini diharapkan dapat mendorong terciptanya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. (Acym)

Berita Terkait

Polri Deklarasikan Perang Lawan Pungli di Kawasan Industri
Wakil Jaksa Agung Tekankan Pentingnya Integritas dan Hati Nurani untuk Membentuk Jaksa Paripurna
Jaksa Agung Dorong Aslinmas Berkontribusi Menjaga Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan
Jaksa Agung: Integritas Merupakan Prinsip Utama yang Tidak Boleh Dikorbankan Demi Kepentingan Apa Pun
Perlindungan Konsumen Diperkuat, OJK Berwenang Blokir Transaksi Aset Kripto
Banu Laksmana Terpilih sebagai Ketua Adhyaksa 609 Periode 2027–2029
Perubahan Seleksi Calon Hakim 2026 Jalur Pegawai, Berikut Jadwal dan Waktunya
Sugiyanto: BUA Sebagai Fondasi Peradilan yang Efektif, Modern dan Berintegritas

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 21:11 WIB

Polri Deklarasikan Perang Lawan Pungli di Kawasan Industri

Kamis, 12 November 2026 - 21:11 WIB

Wakil Jaksa Agung Tekankan Pentingnya Integritas dan Hati Nurani untuk Membentuk Jaksa Paripurna

Rabu, 11 November 2026 - 21:00 WIB

Jaksa Agung Dorong Aslinmas Berkontribusi Menjaga Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan

Rabu, 11 November 2026 - 21:00 WIB

Kajari Jakarta Utara Roy Riady: Deteksi Dini Terhadap Potensi Penyimpangan Harus Menjadi Perhatian Bersama

Senin, 9 November 2026 - 20:42 WIB

Jaksa Agung: Integritas Merupakan Prinsip Utama yang Tidak Boleh Dikorbankan Demi Kepentingan Apa Pun

Berita Terbaru

Berita

Polri Deklarasikan Perang Lawan Pungli di Kawasan Industri

Kamis, 12 Nov 2026 - 21:11 WIB