Jakarta – Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung, Bambang Myanto, memimpin kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum).
Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pelaksanaan tugas dan program kerja Ditjen Badilum pada tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 1 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bambang memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar terlibat aktif dalam pelaksanaan program kerja Ditjen Badilum, termasuk penguatan Zona Integritas sebagai upaya mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ia menekankan pentingnya peran seluruh aparatur dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
“Pegawai agar terlibat aktif dalam program kerja Ditjen Badilum, termasuk pencanangan Zona Integritas untuk meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” jelas Bambang Myanto dalam arahannya.
Selain penandatanganan Pakta Integritas, seluruh pejabat dan pegawai Ditjen Badilum juga secara bersama-sama membacakan Komitmen Bersama, yang berisi tekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga integritas pribadi dan institusi, serta menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik penyuapan.
“kami para pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkomitmen untuk membangun semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas, bekerja secara jujur, professional, dan bertanggungjawab, berinovasi untuk perubahan dan kemajuan, serta meningkatkan pelayanan peradilan,” demikian bunyi ikrar yang dibacakan para pejabat dan pegawai dihadapan Dirjen tersebut.
Kegiatan ini menjadi momentum penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme aparatur Ditjen Badilum dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan sepanjang tahun 2026. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Ditjen Badilum optimistis dapat meningkatkan kinerja organisasi sekaligus meraih target predikat WBBM, sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di lingkungan Peradilan Umum. (Acym)
