PIJARJAKARTA | Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, geliat pembangunan di Kepulauan Seribu menunjukkan progres yang signifikan. Namun, upaya agar warga Kepulauan Seribu terus merasakan kemajuan pembangunan seperti yang dirasakan saudara-saudara mereka di wilayah Jakarta daratan harus terus ditingkatkan. Memastikan pemerataan hasil pembangunan mulai dari konektivitas transportasi, air bersih, kesehatan, pangan dan lainnya harus jadi perhatian utama.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, geliat pembangunan yang dirasakan warga Kepulauan Seribu terutama dalam lima tahun terakhir harus terus menjadi salah satu fokus Pemprov DKI Jakarta. Berbagai kemudahan yang selama ini sudah dirasakan warga Kepulauan Seribu harus dipastikan terus berjalan dan ditingkatkan kapasitas serta pemanfaatannya.
“Kepulauan Seribu adalah bagian integral dari Jakarta. Artinya kemajuan pembangunan yang dirasakan warga Jakarta yang ada di daratan juga harus dirasakan setara oleh semua warga di Kepulauan Seribu. Malah idealnya Kepulauan Seribu harus menjadi beranda depan Jakarta sehingga harus terus ditata. Alhamdulilah selama lima tahun terakhir ini, geliat pembangunan terutama infrastruktur dan pelayanan dasar di Kepulauan Seribu dampaknya cukup signifikan dirasakan warga. Kesetaraan pembangunan inilah yang harus terus kita pastikan terjadi,” ujar Fahira Idris di Jakarta (18/12/2023).
Untuk memastikan kesetaraan pembangunan di Kepulauan Seribu terus bersemai, setidaknya ada sembilan hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, memastikan transportasi dari dan menuju Kepulauan Seribu terkonektivitas, terintegrasi, dan murah.
Kedua, terus melakukan pemberdayaan ekonomi warga terutama ibu rumah tangga. Sangat penting hadir program pendampingan dan pelatihan ibu-ibu rumah tangga di Kepulauan Seribu yang ingin membuka usaha di rumah. Ketiga, memastikan pembangunan infrastruktur air bersih terus ditingkatkan dan subsidi harga air bersih terus berjalan.
Selain itu, ketersediaan energi listrik harus terus ditingkatkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan listrik penduduk Kepulauan Seribu seharian penuh. Keempat, memastikan warga Kepulauan Seribu mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial kesehatan dan pendidikan (KJS Plus; KJP Plus; Kartu Anak Jakarta; Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul).
Selain itu juga idealnya terdapat pelayanan advokasi jika ada warga Kepulauan Seribu yang kesulitan mengakses layanan dan bantuan sosial kesehatan dan pendidikan.
Kelima pemberdayaan nelayan dan pengembangan sektor pariwisata. Harus ada program yang berkelanjutan untuk memastikan dua potensi besar Kepulauan Seribu yakni perikanan (nelayan) dan pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi warga.
Keenam, memastikan harga pangan dan komoditas lainnya di Kepulauan Seribu setara dengan wilayah lain di Jakarta. Artinya, saat ini kehadiran Jakgrosir di Pulau Tidung Kecil harus terus dioptimalkan agar harga kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu setara dengan wilayah Jakarta daratan, termasuk juga harga solar menjadi kebutuhan dasar nelayan.
Selanjutnya atau yang ketujuh, pentingnya pelayanan perlindungan masyarakat yaitu memberikan pelayanan pendampingan hukum gratis bagi anak dan perempuan korban kekerasan serta warga Kepulauan Seribu lainnya yang mencari keadilan. Kedelapan, keberlanjutan dana bansos sebagai salah satu upaya pemberdayaan warga di Kepulauan Seribu juga perlu diperluas manfaatnya.
Memastikan bantuan sosial (KJS Plus; KJP Plus; Kartu Anak Jakarta; Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul; Kartu Pekerja; Kartu Jakarta Penyandang Disabilitas; Program Subsidi Pangan Murah, Kartu Jakarta Lansia dan bantuan sosial lainnya) untuk warga Kepulauan Seribu sangat penting agar terjadi percepatan kesejahteraan.
Kesembilan, pilar sosial dan umat di Kepulauan Seribu juga harus terus dikuatkan. Salah satunya dengan memastikan adanya peningkatan kesejahteraan para Kader PKK, Dasawisma, Jumantik, Posyandu, Posbindu, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Lembaga Kesejahteraan Sosial, RT/RW, guru honorer/madrasah/ PAUD yang ada di Kepulauan Seribu.
“Ke depan, Bantuan Operasional Tempat Ibadah atau BOTI dan pemberdayaan umat mulai dari majelis taklim dan kegiatan agama lainnya di Kepulauan Seribu harus semakin optimal,” pungkas Fahira Idris. [ary]
