PIJAR-JAKARTA – Memperingati hari pers nasional 9 Februari 2023, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera merampungkan rancangan Perpres tentang Media Berkelanjutan. Presiden Joko Widodo menyebut rancangan Perpres itu intinya menata hubungan antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers nasional.
“Menkominfo mengajukan izin prakarsa untuk menyusun rancangan perpres tersebut. Saran saya, Menkominfo bertemu perwakilan pers kemudian dalam satu bulan perpres ini harus selesai. Jangan lebih dari satu bulan,” kata presiden ketika memberi sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Kamis (9/2/2023) sebagaimana dikutip laman dewanpers.or.id.
Jokowi menyebut akan mengikuti beberapa pembahasan mengenai Perpres ini. Dia juga telah mengundang beberapa tokoh pers untuk diminta masukan tentang rancangan Perpres Media Berkelanjutan tersebut agar mendukung jurnalisme yang berkualitas.
Menurut Jokowi, pers nasional saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dulu isu utamanya adalah kebebasan pers. Selalu itu yang disuarakan, tetapi apakah isu yang sekarang tetap sama? “Isu itu sudah bergeser. Kurang bebas apalagi kita sekarang. Pers sudah mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya,” ujar Jokowi.
Presiden melihat persoalan utama saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab, karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial (medsos) dan media digital lainnya. Termasuk platform-platform asing, dan umumnya tidak bereaksi atau dikendalikan oleh AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan).
Dalam algoritma raksasa digital, Jokowi menyebut ada kecenderungan mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Sekarang ini, kata dia, banyak sekali konten seperti itu dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik.
Hal tersebut tak boleh mendominasi masyarakat. Media konvensional yang memiliki redaksi makin terdesak dalam peta pemberitaan. Keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. “Saya mendengar, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita,” ujarnya.
Persoalan itu membuat sumber daya keuangan media konvensional terus berkurang. Larinya belanja iklan sebagian besar ke pihak asing. Meski sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, sambung Jokowi, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri.
Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, ia menyebut media arus utama harus melakukan inovasi, adaptif terhadap teknologi, dan melakukan langkah strategis. Akan tetapi, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan.
Media arus utama menurut Jokowi sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. “Penting sekali menjadi media rumah pembersih informasi yang akan selalu menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai sarana komunikasi yang memberi harapan pada kita semua,” kata dia.
Jokowi menekankan peran utama media makin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta terutama di tengah keganasan post truth, pasca fakta dan pasca kebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimistisme. Jokowi mengimbau semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama.
Masuk tahun politik jelang Pemilu 2024, Jokowi berpesan media massa harus terus berpegang teguh pada idealisme, objektivitas, dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Media harus mendorong pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil serta meneguhkan persatuan Indonesia. Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.
