PIJAR|JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan dalam proses berpolitik harapannya partai politik dapat menjadi pilar-pilar demokrasi sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikannya saat membuka acara sekaligus memberi arahan program pada acara Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), “Cegah Korupsi, Bantuan Parpol Jadi Solusi?” secara daring melalui zoom meeting dan live youtube StranasPK Official, Jumat (16/9/2022).
Menurut Ghufron, itu semua akan tercapai jika pengisian struktur jabatan ketatanegaraan bahkan kebijakannya demokratif. Tetapi kenyataannya, demokrasi di Indonesia yang sampai saat ini biayanya masih sangat tinggi, mengakibatkan proses politik yang seharusnya secara hati nurani, kemudian menjadi transaksi bisnis.
“Ketika menjadi transaksi bisnis, yang terjadi adalah pemilik modal akan berkuasa, tentu kemudian akan melahirkan rantai-rantai penyimpangan lebih lanjut,” jelas Ghufron.
Dia melanjutkan, begitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menjadi calon kepala daerah, sementara gaji dari kepala daerah masih relatif tidak proporsional dengan bebannya. Tentu hal tersebut mengakibatkan mau tidak mau proses pengembalian modal tersebut dengan cara korupsi.
“Berbicara mengenai bantuan parpol, bukan menjadi satu-satunya injeksi yang bisa menyehatkan parpol. Tentu ada konsekuensi-konsekuensi, karena bantuan parpol adalah uang dari APBN maka harus taat pada asas tata kelola keuangan negara. Hal ini yang menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri korupsi bukan hanya dihilir saja tetapi harus dimulai dari hulunya,” terang Ghufron.
Oleh karena itu, Ghufron mengajak berbagai pihak untuk bersama membangun sistem politik yang lebih berintegritas, dan itu semua berawal dari kebijakan pembentukan undang-undang parpol, baik tentang penggunaan anggaran bahkan sampai tentang sistem politiknya seperti apa.
Ghufron menambahkan, bahwa kedepannya jika parpol ingin fokus hanya pada kemenangan demi kemenangan, padahal kemenangan demi kemenangan tersebut juga berkonsekuensi pada banyaknya ranjau yang bisa menjatuhkan parpol itu sendiri. Mari untuk bersama-sama membangun agar sistem politik bukan hanya melahirkan pemenang saja, tetapi proses politik itu jangan sampai viktimisasi pada para kader parpol.
“Selain bantuan parpol yang bukan hanya soal uang, tapi juga demokratisasi dan akuntabilitas perlu ditanam. Harapannya parpol akan sehat dan pemilunya bisa berintegritas, maka kedepan kita bisa menatap lebih indah Indonesia,” tutup Ghufron.
Bincang Stranas PK turut dihadiri Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK – Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan, Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum – Kemendagri Bahtiar, Anggota Dewan Pembina PERLUDEM Titi Anggraini, dan hadirin secara daring melalui zoom meeting dan live youtube StranasPK Official. [KPK/ary]
