PIJARJAKARTA | Penetapan UMK ini merupakan proses yang panjang. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui akun media sosial Instagram pribadinya, Jumat (1/12/2023).
Khofifah mengatakan, kami mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kebutuhan rumah tangga. Bagaimana keberlanjutan dunia usaha, bagaimana kesejahteraan buruh.
“Semua kami pertimbangkan,” ungkap Khofifah.
Dengan segala pertimbangan tersebut, nominal UMK Jatim 2024 ditetapkan sebagai berikut:
- Kota Surabaya Rp4.725.479,00
- Kabupaten Gresik Rp4.642.031,00
- Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582,00
- Kabupaten Pasuruan Rp4.635.133,00
- Kabupaten Mojokerto Rp4,624.787,00
- Kabupaten Malang Rp3.368.275,00
- Kota Malang Rp3.309.144,00
- Kota Pasuruan Rp3.138.838,00
- Kota Batu Rp3.155.367,00
- Kabupaten Jombang Rp2.945.544,00
- Kabupaten Probolinggo Rp2.806.955,00
- Kabupaten Tuban Rp2.864.225,00
- Kota Mojokerto Rp2.832.710,00
- Kabupaten Lamongan Rp2.828.323,00
- Kota Probolinggo Rp2.701.086,00
- Kabupaten Jember Rp2.665.392,00
- Kabupaten Banyuwangi Rp2.638.628,00
- Kota Kediri Rp2.415.362,00
- Kota Blitar Rp2.330.000,00
- Kabupaten Bojonegoro Rp2.371.016,00
- Kabupaten Tulungagung Rp2.320.000,00
- Kabupaten Lumajang Rp2.281.469,00
- Kota Madiun Rp2.274.277,00
- Kabupaten Kediri Rp2.340.668,00
- Kabupaten Nganjuk Rp2.258.455,00
- Kabupaten Sumenep Rp2.249.113,00
- Kabupaten Blitar Rp2.256.050,00
- Kabupaten Madiun Rp2.243.291,00
- Kabupaten Magetan Rp2.238.808,00
- Kabupaten Ponorogo Rp2.235.311,00
- Kabupaten Pamekasan Rp2.221.135,00
- Kabupaten Pacitan Rp2.199.337,00
- Kabupaten Sampang Rp2.182.861,00
- Kabupaten Ngawi Rp2.241.054,00
- Kabupaten Bondowoso Rp2.183.590,00
- Kabupaten Trenggalek Rp2.223.163,00
- Kabupaten Situbondo Rp2.172.287,00
- Kabupaten Bangkalan Rp2.240.701,00
Disebutkan Khofifah, UMK Jatim 2024 yang telah ditetapkan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024 dan hanya berlaku untuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Khofifah menegaskan, pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari UMK tidak boleh menurunkan upahnya. Pengusaha juga tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari UMK.
“Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 24 ayat 1 PP No. 51 tahun 2023, yang dimaksudkan sebagai upah,” demikian tutup Khofifah. [ary]
