PIJAR | JAKARTA – Pemerintah menargetkan 80 juta bidang tanah telah tersertifikasi pada 2023. Dengan demikian diharapkan pada tahun tersebut semua bidang tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia hingga 2016 sudah ada sekitar 46 juta bidang tanah yang tersertifikasi. Dan pada 2017 sudah ada tambahan sekitar 4,2 juta bidang tanah yang disertifikasi.
“Masih ada sisa 80 juta tanah lagi yang kita harus capai. Tapi saya pikir angkanya akan lebih banyak karena warisan dipecah buat anaknya. ?Di 2018 kami harapkan 7 juta bidang, ini akan mudah dicapai. Dan di 2019 ditargetkan 9 juta bidang. Di 2023 semua tanah sudah terdaftar dan berserfitikat,” ujar dia dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Meski pun saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) di kementeriannya masih terbatas, namun Sofyan optimis target tersebut bisa tercapai. Hal ini terbantu dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Sekarang adanya yang namanya PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. SDM kami hanya 19 ribu. Juru ukur hanya 7.000. Kami perkenalkan juru ukur kadaster berlisensi sekarang sudah ada 5.500 juru ukur berlisensi. Insya Allah target 100 persen tanah tersertifikasi akan tercapai,” kata dia.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku optimis jika target sertifikasi seluruh tanah di Indonesia bisa tercapai. Menurut dia, jika ada kemauan bukan tidak mungkin target tersebut tercapai.
“(Itu) Realistis, dulu hanya 500 ribu (bidang tanah), saya beri target 5 juta, dapat. Saya minta 7 juta tahun ini, tadi sudah dijawab Pak Menteri sebelum akhir tahun rampung. Kenyataannya kalau kita punya tekad yang kuat,niat yang bener, rampung. Yang optimis lah, dulu juga banyak yang pesimis dari 500 ribu ke 5 juta loncat sampai 10 kali,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Presiden juga mengamanatkan Menteri ATR agar fokus merealisasikan program reforma agraria dan redistribusi (penyaluran kembali) tanah tahun ini. Menurutnya, program ini belum berjalan baik tahun lalu.
Hal itu terlihat dan terasa jelas ketimpangan penguasaan tanah terutama dalam penguasaan hak guna usaha (HGU) sehingga masih banyak rakyat tidak memiliki akses untuk 50 meter persegi-100 meter persegi tanah.
“Program ini dibicarakan bertahun-tahun tapi kenyataan masih belum menjadi kenyataan,” ujar Jokowi. Ia menginstruksikan Sofyan fokus pada HGU dalam redistribusi tanah mulai dari memerhatikan masa berlaku yang habis dan juga yang tidak mengajukan perpanjangan.
Lahan-lahan seperti itu nantinya ditetapkan menjadi tanah terlantar dan dijadikan cadangan tanah negara sehingga bisa diredistribusikan kepada 40 persen masyarakat kecil yang sangat membutuhkan.
Program ini diminta terintegrasi dengan program peminjaman kredit usaha rakyat (KUR), pertanian, UMKM, serta bekerja sama dengan BUMN sehingga dapat menekan kesenjangan masyarakat.
“Kalau ini dilakukan, saya yakini bisa menurunkan gini ratio kita. Oleh sebab itu berikan dukungan dan perhatian,” Jokowi menegaskan kepada seluruh jajaran Kementerian ATR.
